F Partai Golkar : Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Harus Dapat Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat Kalsel

Hj. Syarifah Rugayah

Banjarmasin, mediaprospek.com– Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Prov Kalsel Terhadap 2 (dua) Buah Raperda Inisiatif DPRD Prov Kalsel Tentang Penanggulangan Kebakaran di Kalsel dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang disampaikan oleh Hj. Syarifah Rugayah, pada rapat sidang paripurna, Kamis, 7 Nopember 2019 lalu, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan yang hadir, mengatakan bahwa upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dapat memberikan rasa aman setiap jiwa yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantah Selatan melalui Komisi I mengusulkan peraturan daerah agar dapat memberikan payung hukum dalam melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran.
Syarifah mengatakan bahwa diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi resiko ancaman bahaya kebakaran karena kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membuat dampak negatip terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem lingkungan hidup dan secara langsung juga menghambat terhadap pembangunan.
Pada pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani, selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian, dan pembangunan ekonomi pedesaan.
Sebagai pelaku utama, petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil dan bahkan sebagian dari pada petani tidak memiliki lahan usaha tani atau disebut petani penggarap, bahkan juga menjadi buruh tani, pada umumnya petani mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi pemberdayaan usaha tani dan akses pasar.
“Sebagai bentuk perhatian dan komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui inisiatif komisi II menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai payung hukum yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013,” ujarnya.
“Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang penduduknya menggantungkan hidup pada mata pencaharian sebagai petani akan tetapi dari hari kehari nasib petani makin terpuruk, yang kesejahteraannya kurang baik seiring dengan laju pertumbuhan ekonorni yang semestinya dinikmati bersama,” katanya.
Kalau kita melihat dari sejarah bangsa ini kerja keras petani ditahun 1984 telah berhasil membawa Indonesia meraih penghargaan dari PBB (Peserikatan Bangsa – Bangsa) karena telah mengubah status Indonesia dari negara penghasil pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Keberhasilan ini telah meningkatkan stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka fraksi partai Golongan Karya mengapresiasi dan mendukung usulan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani untuk dibahas pada tingkat pembahasan selanjutnya,” jelasnya. (Ais/Mzr/tabloidprospekbanjarmasin)

 221 total views,  5 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.