Untuk Samakan Persepsi, Pemprov dan Kab/Kota Perlu Lakukan Koordinasi

Banjarmasin, mediaprospek.com– H. M. Rosehan Noor Bahri, SH selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Kalsel, dalam laporannya pada rapat sidang Paripurna di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa, Pertama, nantinya setelah Raperda ini disahkan Pansus minta perlu segera dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk menyamakan persepsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka menghindari tumpang tindih penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penataan perumahan rakyat dan hawasan permukiman di Kalimantan Selatan. Kamis, (8/8/2019) pagi.


Kedua, Dalam penataan kawasan kumuh serta pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang baru tidak luput bakal berbenturan dengan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang ada, baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota, seperti kawasan Pertanian tidak sedikit beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Karena itu, Pansus minta Perda Tata Ruang harus segera dilakukan perubahan, yang walaupun sering memakan waktu yang agak lama melegalisasi perubahan tata ruang tersebut.

Ketiga, Hasil program penyelenggaraan perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Pusat melalui program *KOTAKU” Pansus mengharapkan dapat dijadikan khasanah bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun perumahan rakyat yang layak huni dan penataan kawasan permukiman yang dapat dibanggakan di Kalimantan Selatan.

Keempat, Menyangkut perencanaan terhadap pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Pansus minta agar nantinya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum kan Perumahan Rakyat yang baru dan saat ini sedang di godok oleh pihak Kementerian Perumahan an Permukiman.

Kelima, Mengenai hunian yang berimbang, Rumah Sederhana, Rumah Menengah dan Rumah Mewah, Pansus mengharapkan agar Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota betul – betul menjamin abses jalur transportasi/jalan, sesuai amanat UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, pasal 36 ayat ( 3 ). Keenam, Begitu juga pasal 49 ayat ( 3) dengan UU yang sama di atas, Pansus minta agar diatur dengan sebaik- baiknya masalah pemanfaatan rumah hunian yang menjadi tempat usaha, sehingga tidak merusak keasrian dan kenyamanan komplek perumahan yang baru dibangun. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 340 total views,  1 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.