Tidak Banyak Daerah yang Mampu Memprediksi Asumsi-asumsi Makro dan Mikro

Yazidie Fauzy

Banjarmasin, mediaprospek.com– Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas penjelasan Gubernur atas Raperda Prov Kalsel tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 yang disampaikan oleh H. Hormansyah, S.Ag, SH, melalui Yazidie Fauzy, S.Kom, pada rapat sidang paripurna, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, bahwa permasalahan yang sering terjadi selama ini adalah tidak banyak daerah yang mampu memprediksi dengan tepat asumsi-asumsi makro dan mikro serta tidak akurat dalam mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. Akibatnya berbagai rumusan asumsi tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang. Hal itu dikatakannnya, pada saat pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019, Senin, (12/8/ 2019), pagi.


“Permasalahan serta kendala yang terjadi disebabkan oleh kurangnya materi serta observasi di lapangan, sehingga kerap terjadi salah kalkulasi dalam hal anggaran. Inilah yang mungkin menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar dapat memperbaiki serta mengembangkan beberapa aspek terkait dalam hal implementasi dan pelaksanaan Raperda ini di kemudian hari,” ujar Yazidie.

Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi dasar baik makro maupun mikro. Asumsi-asumsi dasar tersebut diperlukan untuk memproyeksikan besaran berbagai jenis dan obyek pendapatan daerah pada tahun yang akan datang.
Pada Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019, katanya, didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016­-2021.

Yazidie mengatakan bahwa, Fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam perubahan APBD oleh pemerintah Kalimantan Selatan sudah seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Sebelum menutup pandangan umum ini, ujarnya, perkenankanlah Fraksi PKB menyampaikan hal, yang berkenaan dengan belanja daerah, yaitu agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang memihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui 13 (tiga belas) prioritas tahun 2019,” tandas Yazidie. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 180 total views,  4 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.