Perubahan APBD dalam Tahun Anggaran Berjalan Memungkinkan Dilakukan Jika

Banjarmasin, mediaprospek.com– Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Prov Kalsel terhadap penjelasan Gubernur atas Raperda Prov. Kalsel tentang perubahan APBD TA 2019, yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS H. Riswandi, S.IP, melalui sekretaris F PKS Surinto, ST, pada rapat sidang paripurna di hadapan segenap anggota dan para undangan, mengatakan bahwa perubahan APBD dalam tahun anggaran berjalan memungkinkan dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surflus anggaran sehingga perlu dilakukan pengurangan dan atau pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Perubahan APBD juga dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan. Senin, (12/8/ 2019), pagi.

KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan langkah awal yang sangat penting untuk diamati dan diawasi supaya APBD perubahan yang nantinya disahkan sudah selaras dengan tujuan perubahan APBD itu sendiri yaitu mengakomodir dinamika pelaksanaan pembangunan, mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2019 serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Fraksi PKS berharap agar dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah terus berusaha untuk menguatkan kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga bisa terfokus pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan membuat Kalimantan Selatan Mandiri dan Terdepan dalam mengelola keuangan daerah,” ungkapnya.
“Pemerintah Provinsi hendaknya dapat memperhitungkan target pendapatan secara akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan di Kalimantan Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
“Kita juga hendaknya melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2019 sesuai perencanaan, tepat waktu dan memegang azas efisiensi anggaran dengan memperhatikan kualitas pekerjaan dan meminimalisisasi pekerjaan putus kontrak,” tandasnya.

“Fraksi PKS mencermati terkait dinamisasi anggaran pendapatan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus selalu berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah serta terus menggali pendapatan daerah yang potensial sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
“Fraksi PKS juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperhatikan aspek-aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan dalam penetapan alokasi anggaran, hendaknya memperhatikan kinerja dalam tahun berjalan. Termasuk juga dalam kebijakan penyertaan modal ke Perusda maupun kepada pihak ketiga lainnya. Jangan sampai modal yang kita sertakan justru tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa bagi pandapatan daerah kita maupun memberikan manfaat bagi masyarakat kita,” katanya.

“Pemerintah Provinsi harus sudah bisa memprioritaskan anggaran terkait dengan visi-misi kepala daerah dengan memperhatikan proggresifitas pencapaiannya, sehingga pencapaian visi-misi bisa terukur secara kuantitatif, kami mengharapkan adanya ringkasan eksekutif berupa infografis, agar kita semua bisa memantau perkembangan anggaran dari tahun ke tahun selama periode RPJMD yang sudah disepakati,” ujar Surinto. (Ais/Mzr/tabloidprospek).

 164 total views,  2 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.