Pemerintah Telah Tetapkan Tiga Jenis Retribusi

Banjarmasin, mediaprospek.com–Ir. H. Danu Ismadi Saderi, MS selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) terhadap Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pada sidang rapat paripurna di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah yang diwujudkan dengan perluasan basis pajak dan penentuan besarnya tarif. Khusus untuk retribusi, pemerintah telah menetapkan jenis retribusi terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perizinan tertentu dan yang sekarang masih dalam tahap pembahasan perubahah adalah Retribusi Jasa Usaha ini. Senin (12/8/2019) pagi.


Danu mengatakan bahwa Pemerintah juga mengatur bahwa pengenaan pajak daerah maupun retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan sebagai dasar hukum pengaturan dan pungutan daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Danu juga mengatakan bahwa khusus dalam undang-undang ini pengertian dari Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

“Namun retribusi yang dibuat tersebut juga tidak melupakan kriteria atau prinsip dalam menentukan pungutan- yakni dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta menghambat kegiatan ekspor impor,” ujar Danu.

“Sejalan dengan itu dalam konteks pembahasan Rancangan Perda telah ditetapkan ruang lingkup objek retribusi meliputi, Penambahan objek retribusi baru, Penghapusan objek retribusi yang sudah ada, penyesuaian tarif terhadap aset Pemerintah Provinsi yang dipungut retribusinya dan penyempurnaan lain yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut,” kata Danu. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 257 total views,  1 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.