PAD Tembus 7 Trilyun Lebih

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi PPP DPRD Prov Kalsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov Kalsel TA 2019 yang disampaikan oleh sekretaris Fraksi PPP Ismail Hidayat, pada sidang paripurna di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa seperti diketahui bersama, perubahan APBD atau pengajuan RPBD perubahan pada dasarnya hanyalah boleh dilakukan kalau itu memang diperlukan, sama sekali tidak ada kewajiban untuk melakukannya.

Artinya hanya dilakukan kalau ada hal penting atau mendesak untuk dilakukan, seperti apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (Kebijakan Umum Anggaran), seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan dan lain sebagainya.
“Nah, dari penjelasan Gubernur, kami bisa menangkap tentang adanya keperluan itu, antara lain karena kenaikan target pendapatan daerah dan pencadangan dana Pilkada Kalimantan Selatan 2020,” kata Ismail.

Memang dari sisi persentasi, kenaikan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2019 ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan perubahan APBD 2018. Saat ini kenaikannya hanya sebesar 1,87%, sementara di 2018 adalah sebesar 9,19%, namun kalau melihat nominalnya, baru luar biasa, “Kita patut bersyukur kepada Allah SWT dan memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Daerah dan seluruh instansi terkait, karena dengan kenaikan kecil dari sisi persentasi itu (hanya 1,87%), justru pendapatan kita tembus 7 trilyun rupiah lebih,” ujar Ismail. Senin, (12/8/ 2019), pagi.

Seperti diketahui bersama, target APBD murni 2018 kurang dari 6 trilyun, tepatnya Rp. 5.899.952.371.644,00 (lima trilyun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Sedang di RPBD perubahan 2019 ini adalah Rp. 7.097.098.839.015,00 (tujuh triliun sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas rupiah).

Berarti dalam dua tahun anggaran naik 1 trilyun lebih atau 1/2 % trilyun pertahunnya, “Maka kami berharap kenaikan yang signifikan ini terus bisa dijaga dan ditingkatkan, sehingga di akhir 2020 (akhir periode Paman Birin, yang berarti bisa berlanjut ke periode ke II, Insya Allah, aamiin ya rabbal alamin) setidaknya pendapatan kita mencapai 7 setengah trilyun lebih, amien ya robbal’alamien,” ucapIsmail.

“Sayangnya memang, kenaikan pendapatan yang antara lain ditunjang oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini, dengan kontribusi tinggi dari pajak kendaraan dan retribusi daerah, akibat berbagai langkah inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan, justru tidak didukung oleh pendapatan dari sektor bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berarti menurunnya kontribusi BUMD bagi Pendapatan Asli Daerah kita,” beber Ismail.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp. 28.710.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dari target APBD murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar) sehingga menjadi Rp. 22.290.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau turun sebesar 56,29%. Penurunan yang sangat drastis, sungguh sangat disayangkan,” ungkap Ismail.

“Padahal kita semua memahami bahwa keberadaan BUMD dimaksudkan agar antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apa gunanya kita melakukan pemisahan kekayaan daerah untuk diusahakan, kalau hasilnya tidak maksimal apalagi kalau merugi,” tambah Ismail.

“Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang terhormat ini, kami fraksi partai persatuan pembangunan (F-PPP) mengharapkan agar rencana evaluasi total BUMD segera dilaksanakan, kalau, persoalannya kekurangan modal, mari kita pikirkan bersama, kalau persoalannya sistem kerja, mari kita cari solusi perbaikannya, sementara kalau persoalannya human error atau kesalahan ada pada faktor manajerialnya, maka perlu dilakukan tindakan tegas, baik mutasi ataupun degradasi,” jelas Ismail.

“Jika saat ini untuk pengembangan perguruan tinggi negeri pemerintah sudah merencanakan menggunakan rektor dari luar negeri, maka kiranya perlu dipertimbangkan, sepanjang secara hukum memungkinkan, menggunakan manager dari luar atau dari kalangan dunia usaha (profesional) yang pernah berhasil memimpin BUMD di daerah lain, untuk menakhodai BUMD kita,” kata Ismail.

Untuk pencadangan dana Pilkada 2020, dipahami sepenuhnya kenapa dianggarkan di Perubahan 2019 ini sebesar Rp. 150 milyar. Sedangkan sisanyanya Rp. 60 milyar direncanakan dialokasikan pada APBD Murni TA 2020 adalah agar tidak terlalu memberatkan beban APBD 2020. “Fraksi PPP mengharapkan agar di akhir periode Paman Birin persoalan ini bisa dibereskan, sehingga bisa memuluskan jalan untuk maju ke periode ke-II, semoga,” harap Ismail. (Ais/Mzr)

 171 total views,  1 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.