Indeks Demokrasi Indonesia Kalsel Alami Peningkatan

 Banjarmasin, mediaprospek.com–Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu pertama, review surat kabar lokal, Kedua, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), Ketiga,  Focus Group Discussion (FGD) dan Keempat, wawancara mendalam.

Saat ini IDI Kalsel 2019 mencapai angka 79,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 76,25. Capaian kinerja demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Prov. Kalsel,Ir. Diah Utami,M.Sc, didampingi Kepala Bidang Statistik Distribusi Fachri Ubadiyah, SE. MP, Kepala Bidang Statistik Produksi Ir. Rismanto, MP, Kepala Bidang Sosial Agnes Widia Astuti, SSi. ME, mengatakan hal itu di hadapan para undangan perwakilan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)  dan para wartawan pada saat acara jumpa Pers bulanan di Aula kantor BPS Banjarbaru, Kamis (1/8/2019), Siang.

Diah mengatakan bahwa perubahan angka IDI Kalimantan Selatan dari 2017-2019 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yaitu (1) Kebebasan Sipil mengalami peningkatan 9,10 poin (dari 60,16 menjadi 69,26), (2) Hak-Hak Politik naik 1,94 poin (dari 81,09 menjadi 83,03), dan (3) Lembaga Demokrasi mengalami penurunan 0,42 poin (dari 88,79 menjadi 88,37).

“Perkembangan IDI Kalimantan Selatan 2019 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan tahun 2019 mencapai 79,92 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2017 yang capaiannya sebesar 76,25. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan masih berada pada kategori “sedang”, “ kata Diah.

“Capaian IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Sejak pertama kali dilakukan penghitungan IDI pada tahun 2009, capaian IDI di Kalimantan Selatan hanya sebesar 66,63. Selama periode 2009-2012, nilai IDI Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, bahkan hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2012 sebesar 61,13. Sejak tahun 2013, angka IDI Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2019,” ujar Diah.

“Fluktuasi angka IDI memberikan cerminan dinamika situasi demokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,” ungkap Diah.

Selanjutnya Kepala Bidang Sosial Agnes Widia Astuti, SSi. ME, menambahkan bahwa perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Kalimantan Selatan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Nilai aspek Kebebasan Sipil tahun 2019 sebesar 69,26.

“Aspek ini meningkat  9,10 poin dibandingkan capaian tahun 2017 yang sebesar 60,16. Peningkatan juga terjadi pada aspek Hak-Hak Politik, di mana pada tahun 2019 aspek Hak-hak Politik sebesar 83,03 atau naik 1,94 poin. Sementara itu, penurunan terjadi pada aspek Lembaga Demokrasi yang pada tahun 2019 mencapai 88,37 atau turun 0,42 poin dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 88,79. Pada tahun 2019 aspek Kebebasan Sipil termasuk pada kategori “sedang” sementara aspek Hak-Hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi telah berada pada kategori “baik”,” kata Agnes.

Perkembangan Indeks Variabel IDI Dari sebelas variabel IDI Kalimantan Selatan pada 2019, terdapat 6 (enam) variabel yang mengalami peningkatan, 2 (dua) variabel yang mengalami penurunan dan 3 variabel yang tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yaitu naik sebesar 76,56 poin. Variabel lainnya yang juga mengalami kenaikan adalah variabel Kebebasan dari Diskriminasi (naik 10,42 poin), diikuti variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (naik 3,61 poin). Sementara itu variabel Kebebasan Berpendapat dan variabel Peran DPRD mengalami penurunan di mana penurunannya masing sebesar 6,94 poin dan 6,27 poin. Variabel yang tidak mengalami perubahan adalah variabel Peran Partai Politik dan variabel Peran Peradilan yang Independen, di mana kedua variabel tersebut sudah mencapai poin maksimal, yaitu 100,00 poin.

Perkembangan Skor Indikator IDI Kalimantan Selatan  Pada IDI Kalimantan Selatan 2019, dari 28 indikator terdapat 17 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi :

  1. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
  2. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
  3. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
  4. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
  5. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Masyarakat Lain Terkait Dengan Ajaran Agama,
  6. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya,
  7. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok,
  8. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat (kondisi pemilu legislatif 2014),
  9. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan j. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu (kondisi pemilu legislatif 2014),
  10. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara (kondisi pemilu legislatif 2014),
  11. Indikator 20, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan,
  12. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu.
  13. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik,
  14. Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN,
  15. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial,

dan q. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019.

Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Sejumlah indikator yang termasuk dalam kategori buruk adalah :

  1. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
  2. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan,
  3. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif.
  4. Perkembangan IDI Regional Kalimantan dan Nasional Pada tahun 2019, dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan, terdapat 4 provinsi yang capaian nilai IDI berada di atas angka IDI nasional. Provinsi Kalimantan Tengah adalah satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang capaian nilai IDI-nya berada di bawah angka IDI nasional. Provinsi Kalimantan Utara adalah satusatunya provinsi di Pulau Kalimantan dengan kategori “baik”, sedangkan keempat provinsi lainnya termasuk pada kategori “sedang”.

Selama periode 2017-2019, terdapat 3 provinsi yang mengalami peningkatan nilai IDI, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada Provinsi Kalimantan Selatan (naik 3,67 poin). Peningkatan IDI Kalimantan Selatan yang sebesar 3,67 poin masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan IDI nasional yang sebesar 0,28 poin selama periode 20172019. Sementara itu, provinsi yang mengalami penurunan nilai IDI adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, di mana penurunan tertinggi terjadi pada nilai IDI Kalimantan Tengah (turun 4,85 poin).

Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.

IDI  adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).  IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur.

Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari review surat kabar dan dokumen tertulis seperti perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikatorindikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di review surat kabar/dokumen.

Pada tahap ketiga, data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya. Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yaitu pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator kedua, menghitung indeks provinsi dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel  IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI.

Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoretis dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). (Mzr/BPS Prov Kalsel/tabloid prospek)

 314 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.