Perda No 12 Tahun 2018 Menjadi salah satu alasan dalam Perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Prov Kalsel Terhadap Penjelasan Gubernur Kalsel atas 2 (Dua) Raperda, Pertama, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Kedua, Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang diisampaikan oleh Ir. Danu Ismadi Saderi, MS, pada sidang rapat paripurna, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2018 tentang barang milik daerah juga menjadi salah satu alasan dalam perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha, yang mengakibatkan pemerintah daerah menghimpun kembali barang milik daerah yang dapat dimanfaatkan menjadi objek sewa dan barang milik daerah yang menjadi objek retribusi jasa usaha. Kamis, (4/7) pagi.

Danu mengatakan bahwa Fraksi PKS sangat mendukung upaya Revisi Perda ini, karena harus mengikuti peraturan-peraturan di atasnya dan melihat dinamika perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di lapangan.
“Regulasi ini harus lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat, agar tidak membebani mereka. Saat yang bersamaan, kita juga pasti menginginkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar bisa memberikan dampak positif yang dikembalikan ke masyarakat pula,” katanya.

Pembangunan yang berhasil akan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada beberapa golongan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dengan upaya tersebut masyarakat juga akan meningkatkan kesadarannya dalam pembangunan dan mendorong masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan yang maju dan merata sesuai yang diinginkan.“Kami ingin agar Perda ini senada dan sinergi dengan peraturan­peraturan perundangan lainnya, agar revisi kali ini bisa lebih memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Raperda Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran air dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air, dengan semakin menurunnya mutu/kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah ke dalam sumber-sumber air.

“Fraksi PKS akan mencoba mengawal upaya payung hukum ini dengan menekankan aspek perencanaan yang matang, mengingat kondisi air kita sudah tercemar dalam tingkat berat, maka harus jelas dan detail tentang makna pengelolaan dan pengendalian tersebut, agar tidak terjadi multi tafsir yang akhirnya hanya sebatas perda yang tidak bisa dieksekusi di lapangan,’ katanya.

Untuk itu, Fraksi PKS mendukung Raperda ini, agar Kalimantan Selatan memiliki Perda tentang penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berkualitas, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. ” kata Danu. (Mzr/Ais).

 192 total views,  2 views today

Check Also

Ditangan Siswa SMP AMJ, Limbah Sawit Disulap Jadi Kapal Pinisi Unik

Foto ( Istimewa) Pasangkayu, mediaprospek.com – Berada di pelosok perkebunan sawit, ternyata tidak membuat siswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.