Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Masih Jauh Tertinggal

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Penjelasan Gubernur Prov Kalsel Terhadap 2 (Dua) Raperda Tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang diisampaikan oleh Drs. H. Rusfandie, MM, pada rapat paripurna, di hadapan segenap anggota dewan terkait dengan kontribusi retribusi daerah dalam PAD, walau harus sepakat bahwa retribusi daerah sebagai sebuah Sumber Pendapatan Asli Daerah menyimpan potensi yang amat besar, namun hingga saat ini kontribusi yang diberikan olehnya masih jauh tertinggal. Kamis, (4/7), Pagi.


Fraksi PKB memandang bahwa pembentukan Raperda ini seharusnya menjadi momentum untuk memanfaatkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi secara lebih maksimal. Oleh karena itu, Fraksi PKB mengapresiasi bahwa seiring perkembangan, terdapat beberapa jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dan juga terdapat jenis yang dihapus.

“Kami Fraksi PKB dapat memahami perlunya meninjau kembali sebagian obyek retribusi jasa usaha dan tarif retribusi jasa usaha yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Namun demikian, agar terus dapat berpegang pada prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha, sehingga tetap mendasarkan diri pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang menjadi amanat UU nomor 28 tahun 2009,” ujarnya.

Kami Fraksi PKB menghargai upaya dari pemerintah kalimantan selatan yang berusaha untuk terus meningkatkan pendapatatiasli daerah, antara lain melalui perubahan retribusi jasa usaha ini. Kami sependapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secaramemadai oleh pihak swasta.

Selain itu, UU nomor 28 tahun 2009 juga menegaskan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dengan demikian, jelaslah bahwa di antara 3 jenis retribusi daerah sebagaimana yang disebutkan oleh UU nomor 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah ditumpukan terutama kepada retribusi jasa usaha ini.
Atas Raperda tentang penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

“Kami Fraksi PKB sependapat bahwa air merupakan sumber daya alam strategis dan merupakan anugerah yang perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kami juga sependapat bahwa kemudian sumber air di Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami penurunan kualitas akibat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan melalui penjelasan dalam Raperda yang dimaksudkan,” ujarnya.

“Pada prinsipnya kami Fraksi PKB sangat mengapresiasi atas Rancangan Peraturan Daerah ini. Kami menganggap hal ini perlu dilakukan, mengingat bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kawasan dataran rendah dan dataran tinggi, yang mana secara umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk daratan rendahnya kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa, yang sudah seharusnya kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan penghasilan,” ungkapnya..
“Namun terlepas dari itu semua, Kami Fraksi PKB juga sedikit menyarankan terkait usulan Raperda yang dimaksudkan ini nantinya, tidak hanya melihat dari segi pelaku usaha atau kegiatan pembangunan semata yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air dengan membuang limbah ke dalam sumber-sumber air pada prakteknya.” tandasnya.

“Namun hendaknya Raperda ini juga diharapkan bisa menjadi upaya pencegahan secara luas/keseluruhan terhadap pelaku tindakan terjadinya pencemaran air. Karena berdasarkan sumber yang kami dapatkan di lapangan yang oleh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, masih banyak yang mengeluhkan atas kualitas air aliran sungai yang tercemari oleh limbah perusahaan, bahkan tidak hanya sebatas limbah, namun juga karena kegiatan usaha tersebut terkait alam sehingga kondisi alam sudah tidak mampu menyerap air dari curah hujan dan berakibat banjir, seperti yang kita tahu terjadi baru-baru ini di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya. (Ais/Mzr)

 334 total views,  2 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.