Isi Raperda Nantinya Agar Lebih Menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dalam Penyusunannya

Banjarmasin, mediaprospek.com–Tanggapan Fraksi PKB atas Pendapat Gubernur Prov Kalsel terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kalsel Tentang Perlindungan Terhadap Anak-Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin, yang diisampaikan oleh H. Suripno Sumas, SH, MH, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa mengutip dari penyampaian pendapat Gubernur Kalimantan Selatan atas usulan Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Pov Kalsel tentang perlindungan terhadap anak-anak terlantar, anak jalanan, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin.

Terhadap Raperda tersebut menyarankan agar pengaturan di dalamnya, Pertama, lebih menjabarkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dalam penyusunan peraturan daerah yang dimaksud, Kedua, mencermati kembali urusan pemerintahan mana yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi dasar materi muatan, agar nantinya ketika ditetapkan sebagai peraturan daerah akan bersifat humanis, implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan dan Ketiga, mengatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, Kamis, (4/7) Pagi.

Mencermati penyampaian pendapat ini, “Kami Fraksi PKB mencoba menggaris bawahi, bahwa ini merupakan saran dan masukan yang sangat mendasar yang perlu untuk diperhatikan secara seksama dalam sebuah Raperda yang diusulkan. Hal ini perlu, agar Peraturan Daerah yang nantinya untuk diimplementasikan ke publik memiliki kekuatan sebagai peraturan daerah. Untuk itu, kami Fraksi PKB menanggapi positif dan berterimakasih kepada Gubernur Kalsel atas masukan dan saran tersebut,” kata Suripno.

“Terlebih di dalam penjelasan itu menjelaskan bahwa Prov Kalsel memiliki peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan peraturan daerah Prov Kalsel nomor 9 tahun 2008 tentang perlindungan anak terlantar, yang mana kedua peraturan daerah ini dibentuk dengan mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.Namun kedua Peraturan Daerah ini belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap anak jalanan, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin,” ujar Suripno.

“Fraksi PKB menganggap bahwa penjelasan oleh Komisi IV DPRD Kalsel tersebut terkait usulan Raperda, sebenarnya sudah memiliki alasan yang kuat sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan Perda. Dan kami mengapresiasi atas sebuah pemikiran dari teman-teman Komisi IV ini. Demikian pandangan dari Fraksi PKB,” imbuh Suripno. (mzr/tabloid prospek)

 181 total views,  4 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.