Fraksi Demokrat Terima Esensi dan Semangat Raperda Yang Diajukan Pemprov

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Prov Kalsel Terhadap 2 (Dua) Buah Raperda Tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang disampaikan oleh Yahdi Ilhami, pada sidang rapat paripurna,Kamis, (4/7/2019), di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, menyimak Penjelasan Gubernur Kalsel tentang 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut yang disampaikan pada senin, (1/7) Juli 2019, Fraksi Demokrat secara garis besar dapat memahami dan menerima esensi serta semangat dari Raperda yang diajukan Pemprov Kalsel sebagai perwujudan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, di mana pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.


Yahdi mengatakan bahwa dinamika dengan adanya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan penilaian kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya berdasarkan hierarki perundangan-undangan, sehingga dapat dimengerti apabila ada diperlukan revisi terhadap substansi Peraturan Daerah yang tidak berkesesuaian untuk tetap dapat mempertahankan inti dari maksud diadakannya Perda tersebut. Sehingga pengajuan 2 (dua) Raperda tersebut dapat dimengerti sebagai penyesuaian dan pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Sebagai masukan awal, kata Yahdi, dari Fraksi Demokrat dalam pembahasan Raperda adalah sebagai berikut, Pertama, Perubahan Keempat Atas Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perlu adanya inventarisasi dan penilaian untuk dilihat kelaikannya sebagai objek baru sewa dan Barang Milik sebagai konsekuensi ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah yang dapat dikenakan retribusi jasa usaha, agar dapat dilihat potensinya apakah memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan bukannya menjadi beban bagi keuangan daerah.

“Adanya penambahan objek retribusi baru, optimalisasi asset, dan penyempurnaan prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi, harus dibarengi dengan mekanisme tata kelola dan administrasi yang akuntabel dan transparan oleh SKPD/UPT sebagai instansi pemungut, terutama berkaitan dengan adanya pengecualian objek retribusi kekayaan daerah yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” katanya.
“Penetapan maupun perubahan perubahan tarif yang akan diterapkan diharapkan sudah mengakomodasi indeks harga, tingkat inflasi, maupun perkembangan perekonomian. Bahkan diharapkan juga dapat disertakan besaran tarif oleh Pihak swasta yang menyediakan jasa usaha sejenis, agar tarif yang diterapkan nantinya benar-benar dapat diterima oleh pemakai jasa,” ujarnya.

“Kedua, Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pertama, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air harus memberikan porsi teknis pengawasan dan sanksi yang tegas agar dapat mendapatkan efektifitas peraturan daerah tersebut,” tambahnya.
Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur, dimana dicantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara kelestarian sumber-sumber air, sesuai dengan tanggungjawabnya.

Perlu pengaturan yang jelas dalam koordinasi dari pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Pemerintah Provinsi yang mutlak diperlukan dalam pemberian izin dan pengawasan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, mengingat dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologik dan sosial budaya.  Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finasial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. (Ais/mzr)

 249 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.