Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2012, Dipahami karena Mengikuti Perkembangan Aktifitas Perekonomian dan Penyesuaian Regulasi

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan (PDI P) DPRD Prov Kalsel Terhadap 2 (Dua) Raperda Prov Kalsel Tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang disampaikan oleh Imam Suprastowo, di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan bahwa adanya keinginan untuk melakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dipahami, dikarenakan mengikuti perkembangan aktifitas perekonomian dan juga penyesuaian regulasi. Sehingga jika diperlukan perubahan-perubahan dalam regulasi di tingkat provinsi, baik penambahan atau penghapusan objek retribusi jasa usaha, hal tersebut kami anggap merupakan sesuatu yang wajar dilakukan. Kamis, (4/7) Pagi.

Imam mengatakan bahwa mengenai perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah (Perda) mengenai Retribusi Jasa Usaha ini, erat kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah. Melalui kedua undang-undang tersebutlah, diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerah sendiri, termasuk melakukan pungutan berupa retribusi daerah dalam rangka menggali pendapatan asli daerah.

Adapun kami selalu menghimbau, katanya, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk senantiasa menjaga dan mengoptimalkan aset-aset daerah kita agar kepentingan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan, serta tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.
“Adapun untuk objek dan besaran tarif retribusi jasa usaha yang dipungut kepada masyarakat harus dipertimbangkan dengan masak, untuk itu kami harapkan pada tahapan pembahasan selanjutnya dapat ditelaah dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Berdasarkan penjelasan Gubernur, “kami dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air memang sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan daerah,” ujarnya.
Provinsi Kalimantan Selatan memang telah banyak memiliki pelbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang sangat terkait dalam Raperda yang kita bahas ini. Sementara itu, juga memerlukan langkah-langkah strategis, tegas dan efektif untuk mengendalikan tingkat pencemaran untuk menjaga kualitas air.
“Untuk itulah kami berharap melalui Perda yang akan kita bahas ini dapat memberikan kepastian di berbagai ruang kosong yang belum diatur Perda-Perda lainnya,” ujarnya.(Ais/Mzr).

 239 total views,  1 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.