Dalam Pemberitaan, Identitas Anak Sebagai Korban Wajib Dirahasiakan

Banjarmasin, mediaprospek.com–Endah Lismartini Selaku Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal, dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang juga selaku anggota tim perumus pedoman pemberitaan ramah anak, pada saat acara sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak yang digelar oleh Dewan Pers bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pemprov Kalsel di Hotel Mercure, dilakukan diskusi bersama para media cetak dan elektronik dan media on line Banjarmasin, mengatakan bahwa dalam hal pemberitaan, Undang-undang atau pedoman yang harus diperhatikan oleh media massa atau insan Pers sebagai pegangan, “Adalah Pasal 19 UU 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyebutkan bahwa, Pertama, Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Kedua, Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan atau Anak Saksi. Kamis (11/7) Sore.

Undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Pasal 17 Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang mengakui fungsi penting yang dilakukan media dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional, terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual, kesusilaannya dan kesehatan fisik serta mentalnya.

Maka untuk tujuan ini, bahwa negara-negara pihak harus mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29.  Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli. Selain itu, mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18. Maka dalam hal ini tentunya Pers mempunyai Peranan yang sangat Penting dalam hal Perlindungan Anak.

Sedangkan pada penyiaran, Endah menyebutkan bahwa, “Pasal 36 Ayat 3  Undang-Undang 32 Tahun 2002  Tentang Penyiaran, dimana menyebutkan bahwa “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

“Pada Undang-undang Perlindungan anak, juga ditegaskan pada pasal 64 ayat 3 (b) UU No. 23 tahun 2002, bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dilindungi dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi”,”, katanya

“Pedoman lainnya, pada pasal 15 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS), menyebutkan bahwa, Pertama, Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja. Kedua, Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja. Ketiga,  Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya. Dan Keempat, Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat,” tandasnya.

Selain itu Pasal  5 Kode Etik Jurnalistik,  “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”  dan pada Pasal 35 Kode Perilaku Aliansi Jurnalis Independen, menyebutkan bahwa “Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas anak itu antara lain, nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. “Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya.”, ujarnya

Pasal 36 Kode Perilaku Aliansi Jurnalis Independen, juga menegaskan “Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksualyang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.”

Pedoman ini menjadi petunjuk peliputan tentang anak dimana Pedoman harus mampu menerjemahkan atau menjadi peraturan teknis dari UU.  Menimbang secara adil antara kebutuhan wartawan sebagai pencari kebenaran dan penyampai informasi kepada publik dengan tetap menghormati hak-hak anak. Pedoman akan menimbulkan keselarasan, Pertama, menjaga fungsi wartawan yang bertugas mencari fakta dan melakukan verifikasi, Kedua. menghormati hak publik atas informasi dan ketiga, Meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberitaan.

Terkait pemberitaan anak, pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan”seorang perempuan”, “seorang anak”, atau “korban”,  untuk menggambarkan “identitias korban”. Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya ientitias korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya dihindari.

Berita yang terlampau vulgar yang menggambarkan saat pelaku melakukan kejahatan susila terhadap korban, dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban, juga berpotensi menimbulkan copy cat, yaitu pelakuk kejahatan baru yang terinspirasi oleh kejahatan yang terjadi sebelumnya. Pers tidak sepatutnya mengeksploitasi kasus kejahatan susila.

Adapun ancaman jika jurnalis membuka identitas anak yang menjadi korban peradilan dibawah usia 18 tahun, menurut UU sistem Peradilan Pidana Anak, bisa dipidana lima (5) tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta.

Dengan bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam peliputan kasus kejahatan susila, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalistik dan bisa ikut berkontribusi mencegah kejahatan susila.

Adapun  tantangan Pers dalam peliputan saat ini adalah, Pertama, dilema soal pengungkapan identitas. Kedua, Jika anak sebagai pelaku kejahatan adalah selebriti, di mana identitasnya sudah terlalu dikenal sehingga sulit disembunyikan dan ketiga, membuat jurnalis dan media memiliki keterikatan dengan pedoman tersebut. (tabloidprospek).

 

 303 total views,  1 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.