Wagub Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Dua Raperda

Wakil Gubernur Drs. H. Rudy Resnawan

Banjarmasin, mediaprospek.com– Gubernur Kalsel  H. Sahbirin Noor melalui Wakil Gubernur Drs. H. Rudy Resnawan, pada rapat paripurna di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan  dari unsur Forkopimda mengatakan bahwa dengan menyimak dan memperhatikan bersama pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel), di mana DPRD Prov Kalsel menyatakan dapat menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (24/6), siang.

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019 telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

“Sesuai dengan agenda, kami akan menyampaikan pendapat akhir terhadap 2 (dua) Raperda, yaitu, pertama, Raperda tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018, kedua, Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi,” kata Rudy.

Dengan telah tercapainya persetujuan bersama terhadap 2 (dua) Raperda tersebut, “Maka kita telah sampai pada bagian akhir dari tahapan pembahasan Raperda. Dengan demikian tinggal satu tahapan lagi, yakni tahap penetapan dan pengundangan, maka kedua Raperda dimaksud telah sah sebagai hukum yang mengikat dan dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya, “ujarnya.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi, demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tak hanya ekonomis, efektif dan efisien, tetapi juga patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesempurnaan Raperda merupakan hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang telah melakukan pembahasan komisi, pembahasan dan harmonisasi badan anggaran sampai dengan finalisasi. Penyusunan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari siklus keuangan daerah yang dimulai dengan penganggaran dilanjutkan dengan penatausahaan dan terakhir pelaporan.

“Terhadap rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD baik saat pembahasan komisi maupun pembahasan di badan anggaran akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Laporan pertanggungjawaban keuangan bukan merupakan akhir dari kerja keras untuk menjadikan pemerintahan daerah Kalsel sebagai daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, namun sebagai awal perjuangan kita untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang, “katanya.

Terhadap Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang  nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pemerintah daerah selain menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat di daerah juga melaksanakan dua sub urusan sebagai tugas utama, yakni menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi skala provinsi.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi maupun terhadap penyelengaaraan jasa konstruksi oleh pemerintah kabupaten /kota, “jelasnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas, sehingga  terwujud tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewastiban serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sedangkan melalui pengawasan, Gubernur bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang jasa konstruksi. Semoga proses penetapan dan pengundangan Raperda ini berjalan dengan lancar sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Perda, “imbuhnya. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 157 total views,  1 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.