Sekda Prov Kalsel Drs. H. Abdul Haris : “Segala Potensi untuk Capai Kesejahteraan Masyarakat”

Sekda Prov Kalsel Drs.H. Abdul Haris

Banjarmasin, mediaprospek.com—Jawaban/Penjelasan dan Tanggapan Gubernur Kalsel Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov Kalsel atas Raperda Prov. Kalsel Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Prov Kalsel Tahun Anggaran 2018 dan Raperda Tentang Dana Cadangan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, yang disampaikan Sekda Prov Kalsel. Drs. H. Abdul Haris, M.Si pada rapat paripurna di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan serta yang mewakili unsur Forkopimda, Senin (17/6), siang, mengatakan bahwa berkenaan dengan tanggapan yang disampaikan oleh fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), “Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih dan kami sepakat atas pandangan fraksi saudara bahwa kami akan berusaha untuk menjalankan segala potensi untuk bisa mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat,”, katanya.

“Selanjutnya terkait berbagai saran yang fraksi saudara sampaikan kami sangat sepakat dan kami sangat mengharapkan dukungan dari saudara saudara sekalian agar kami bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Tanggapan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan rekomendasi yang konstruktif atas penyerapan anggaran. “Kami akan mempertimbangkan dan menjadikan rekomendasi ini sebagai bahan dalam penyusunan APBD,”, ucapnya.

“Selanjutnya terhadap tanggapan atas rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK, terkait hal ini berupa pertanyaan tentang langkah-langkah strategis pemerintah provinsi ke depan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK,”, tandasnya.

“Langkah strategis kami adalah selalu berkoordinasi dengan BPK serta pihak-pihak terkait dan akan terus memantau serta memerintahkan kepada Kepala Inspektorat dan Kepala Bakeuda untuk mengkoordinasikan dengan skpd terkait,”, imbuhnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan penatausahaan jaminan terkait pertambangan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kami akan memerintahkan kepada SOPD terkait untuk segera berkoordinasi dengan perusahaan perusahaan tambang untuk duduk bersama membicarakan dan menagih kekurangan dana jaminan,”, katanya.

Berkenaan dengan tanggapan fraksi partai keadilan sejahtera yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap pemprov. Kalsel yang belum tertib, secara khusus pada dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan urusan Dikmen SMA dan SMK dari Pemkab/Pemko ke pemerintah provinsi, “Kami sependapat dengan usulan pembentukan team/satgas lintas OPD yang akan bertugas menyelesaikan semua persoalan terkait aset tetap di semua SMAN/SMKN se- Kalsel,”, jelasnya. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 

 206 total views,  3 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.