Sebaiknya Raperda Tetap Harus Dihubungkan Dengan Output Program Maupun Kegiatan dari TA 2018

 

Zulfa Asma Vikra, SH, MH

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Prov. Kalsel Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dan Raperda Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, oleh Zulfa Asma Vikra, SH, MH, pada rapat paripurna, Senin (17/6), di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, secara ringkas, disampaikan bahwa, sebaiknya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 tidak hanya diarahkan mengenai pertanggungjawaban keuangan semata, namun tetap harus dihubungkan dengan output program maupun kegiatan dari Tahun Anggaran 2018, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemhangunan dengan menggunakan anggaran untuk menjadi lebih tepat guna dan sasaran, serta menjadi salah satu kontrol dalam pelaksanaan alokasi anggaran ke depan nantinya.

“Kembali menurunnya serapan belanja daerah dari sekitar 93% tahun 2016 menjadi sekitar 91,63% di tahun 2017, dan menjadi 90,75% di tahun 2018, perlu menjadi perhatian untuk perlunya perencanaan manajemen serapan belanja dalam mata anggaran yang direncanakan. Dapat dipastikan yang dominan adalah realisasi belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah serta belanja bantuan sosial, dibandingkan belanja modal di tahun anggaran 2018, sehingga harus menjadi perhatian khusus terhadap arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Selatan, “ujar Vikra.

Pada Raperda Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2020, memang perlu dipersiapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah supaya tidak mengganggu sumber pembiayaan pembangunan utama daerah.  “Yang perlu diperhatikan adalah sumber dana penganggaran harus sesuai aturan yang ada, serta besaran anggaran harus melalui evaluasi beberapa stakeholder dan supervisi dari pihak penilai yang independen agar didapatkan jumlah anggaran yang patut dan sesuai dengan kebutuhan, “katanya. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 198 total views,  4 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.