Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar Terima Raperda Prov. Kalsel Tentang LKPj Pelaksanaan APBD Prov Kalsel TA 2018

 

Ketua Fraksi Golkar DR. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH 

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar menerima Raperda Prov. Kalsel Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD Prov Kalsel Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DR. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH, di Aula gedung pada rapat Paripurna di hadapan para segenap anggota Dewan dan dihadiri oleh para undangan unsur Forkopimda, secara singkat dijelaskan bahwa, untuk menilai laporan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 ini, bukanlah sekedar menilai aktifitas teknis untuk menghitung masukan (input) dana, proses pengelolaan dan efektifitas maupun efisiensi anggaran. Tetapi lebih dari itu, juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat kejujuran pengelola keuangan dan pemajuan kapasitas fiskal daerah. Senin, (17/6), siang.

  1. H. Karlie mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018, diorientasikan pada anggaran yang berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu pendekatan anggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program kegiatan yang telah dan atau yang akan dicapai, dengan mengutamakan anggaran secara kuantitas dan atau kualitas yang terukur.

“Fraksi Partai Golongan Karya telah menyimak penjelasan Gubernur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018, “Kami dapat menerima dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian Provinsi Kalimantan Selatan telah lima kali berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah, “ujarnya.

Disamping itu, Fraksi Partai Golongan Karya juga memberikan apresiasi terhadap berbagai peningkatan dan perkembangan sebagai berikut, Pertama, Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2016, 2017, dan  2018 mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 4,38%, 2017 sebesar 5,01%, dan 2018 sebsar 5,13%. Namun demikian peningkatan ini masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 5,17%.

Kedua, Tingkat Kemiskinan tiga tahun terakhir, berfluktuasi, yaitu di tahun 2016 sebesar 4,52%, tahun 2017 sebesar 4,70%, dan 2018 4,65%. Namun demikian, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 tersebut lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,12%.

Ketiga, Tingkat Pengangguran dalam tiga tahun terakhir, mengalami penurunan, dengan besaran 5,45% di tahun 2016, 4,77% tahun 2017, dan 3,50% di tahun 2018, dan ini lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,01%.

Keempat,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM, yaitu 70,71; 69,65, dan 70,71. Namun demikian, IPM Kalimantan Selatan ini masih berada di bawah IPM Nasional sebesar 71,39.

Kelima, Gini Ratio di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan. Tahun 2016 dan 2017 senilai 0,35 dan tahun 2018 senilai 0,34 atau lebih rendah dari giniratio nasional sebesar 0,38. (Ais/Mzr/tabloidprospek)

 214 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.