FPKS Rekomendasikan Agar Pemprov Lakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran Bulanan

Banjarmasin, mediaprospek.com–Tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Prov Kalsel Terhadap Penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, oleh H. Haryanto, SE, secara ringkas, disampaikan bahwa  Realisasi Belanja T.A 2018 yang hanya sebesar Rp. 4.834.254.324.592,21  atau 90,75 persen dari yang dianggarakan sebesar Rp. 5.327.096.076.888,00, Ini merupakan realisasi belanja terendah selama 5 tahun terakhir. Senin (17/6)

FPKS merekomendasikan agar Pemprov melakukan evaluasi penyerapan anggaran bulanan. Bagi OPD yang penyerapan anggarannya di bawah target, maka Pemprov harus memberikan sanksi kepada Kepala OPD tersebut dengan memotong tunjangan tambahan penghasilan.

Kedua, Rendahnya Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pada saat Paripurna Istimewa, hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Aziz, MA menyampaikan data rekomendasi BPK dan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 1.067 Rekomendasi, baru 74,50 % yang sudah ditindaklanjuti. Artinya masih ada 25,50 % (sekitar 272) yang belum ditindak lanjuti.

Tindak Lanjut ini artinya di bawah standar BPK 80 %, pada Pasal 20 UU No.15 tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.

Ketiga, Penatausahaan jaminan terkait pertambangan oleh Dinas ESDM kurang memadai

BPK merekomendasikan untuk melakukan penagihan atas kekurangan penempatan jaminan reklamasi sebesar 145,9 Milyar dan kekurangan penempatan jaminan pasca tambang sebesar USSD 3800 lebih kepada 52 perusahaan.

Keempat, Pengelolaan Asset Tetap Pemprov Kalsel Belum Tertib

BPK merekomendasikan Kadisdikbud selaku pengguna barang untuk melakukan verifikasi aset P3D dan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya secara memadai. Sekedar mengingatkan, bahwa LKPD Provinsi Kalsel sebelum TA 2013 mendapat opini WDP salah satu faktornya adalah karena pengelolaan asset tetap/BMD yang kurang wajar.   “Kalau kita terlambat melakukan perbaikan pengelolaan Asset, kita  akan mendapat opini WDP. Tentu saja, sesuatu yang tidak kita harapkan bersama, “ujarnya. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 

 213 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.