APBD Prov. Kalsel adalah Anggaran Pro Rakyat

 

Hormansyah, S.Ag, SH, MH

Banjarmasin, mediaprospek.com–Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Penjelasan Gubernur Kalsel Terhadap 2 (Dua) Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 dan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, yang disampaikan oleh  H. Hormansyah, S.Ag, SH, MH, pada rapat Paripurna, Senin (17/6), secara ringkas, mengatakan bahwa  Fraksi PKB berpandangan bahwa, Pertama, pemerintah provinsi harus menjalankan segala potensi untuk bisa mencapai tujuan masyarakat Kalimantan Selatan.  APBD Provinsi Kalimantan Selatan adalah anggaran pro rakyat, artinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah provinsi harus selalu bisa memasang mata dan telinga untuk mengetahui dan memahami keinginan masyarakat kalimantan selatan.

“Raperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2018. Ini merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2018, berupa laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 3 akrual yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan hasil pemerikasaan telah disampaikan kepada DPRD dan Gubernur melalui rapat paripurna istimewa tanggal 21 Mei 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “ujarnya.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hal tesebut belum menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kedepan harus lebih serius dan bekerja keras untuk mendorong peningkatan sumber daya anggaran.

“Oleh karena itu, perlu ada beberapa pembenahan di antaranya, pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan sumber daya fiskal menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target, “katanya.

Kedua, Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum seperti infrastruktur jalan raya, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.

Ketiga, Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Gubernur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan harus saling mengisi dan mendukung, sehingga sudah seharusnya pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar bisa diberikan ruang yang strategis dalam rangka membangun masyarakat Kalimantan Selatan lebih sejahtera dan makmur.

Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020, Fraksi PKB pada prinsipnya mendukung diajukannya rancangan peraturan daerah ini oleh pemerintah. Fraksi PKB menganggap hal ini perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pesta demokrasi di daerah setiap 5 (lima) tahun yang membutuhkan dana relatif besar untuk persiapan pelaksanaanya. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 

 176 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.