Siapa yang Harus Menjadi Ketua DPRD, Itu Akan Diatur dalam Mekanisme Partai Politik

Banjarmasin, mediaprospek.com—Sejumlah anggota Fraksi Golkar menggelar konfrensi Pers menanggapi isu yang berkembang mengenai jabatan ketua DPRD Kalsel dengan perolehan suara terbanyak, di ruangan fraksi Golkar, Selasa (21/5), Siang.  Nampak yang hadir dalam konfrensi Pers tersebut, Puar Junaidi, Ketua fraksi Golkar, Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MH, Koordinator Presidium JaDi (Jaringan Demokrasi Indonesia) Kalsel Dr. Samahudin Muharram, Ketua Harian DPD partai Golkar H. Supian HK dan sejumlah anggota Fraksi Golkar lainnnya.

Koordinator Presidium JaDi (Jaringan Demokrasi Indonesia) Kalsel Dr. Samahudin Muharram, yang juga mantan Ketua KPU Kalsel, mengatakan ketika selesai putusan oleh KPU, maka tahapannya adalah, menunggu tiga hari ke depan, apakah ada yang memasukkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka tiga hari setelahnya, kalau tidak ada gugatan di MK baru kemudian KPU RI menetapkan siapa pemenang Pemilu, siapa yang terpilih menjadi anggota-anggota DPR, DPRD dan seterusnya.

Terkait siapa yang kemudian menjadi Pimpinan DPR, DPRD itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MD3, tentang pimpinan DPR, DPRD, MPR dan seterusnya.

Samahudin Muharram mengatakan  bahwa terkait siapa yang kemudian menduduki posisi Ketua DPRD, otomatis adalah suara terbanyak partai politik. Artinya untuk Kalsel ini posisi Ketua DPRD itu sudah pasti di tangan Partai Golkar, karena menduduki 12 kursi. Terkait siapa yang harus menjadi Ketua DPRD itu akan diatur mekanisme partai politik.

“Jadi tidak ada aturan yang mengatakan suara terbanyak yang kemudian harus menduduki sebagai Ketua DPRD. Ini menurut saya sesuatu yang lucu, kalau ada orang partai politik yang kemudian bicara sepihak lalu mengatakan bahwa ini yang layak dan tidak layak, karena itu ada mekanisme partai,”, katanya.

Menurut saya, katanya, yang paling layak mengatakan siapa yang harus menjadi Ketua DPRD terkait personal di internal Golkar itu adalah Ketua. Ketua seperti apa, itu nanti mengatur di mekanisme partai yang oleh partai politik, tentunya sudah ada dasar hukum di internal sendiri, dalam hal ini Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga di Golkar.

“Misalnya bisa saja yang jadi Ketua Harian atau memang posisi dalam hal ini adalah Ketua, Wakil Ketua atau Ketua Harian.  Saya kira memang itulah yang paling layak ketika mereka terpilih menjadi anggota DPRD, itu sudah otomatis. Tapi persoalan posisi Ketua, saya pikir nanti itu menjadi kewenangan partai politik, tidak mesti harus suara terbanyak di internal partai, kembali ke partai politik,”, ujarnya. (Ais/tabloidprospek)

 264 total views,  4 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.