Home / Polkam / Puar Luruskan Isu yang Berkembang Terkait Jabatan Ketua DPRD Kalsel

Puar Luruskan Isu yang Berkembang Terkait Jabatan Ketua DPRD Kalsel

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Prov. Kalsel, Puar Junaidi (Tengah) yang juga sebagai anggota Fraksi Golkar, saat memberikan keterangan kepada wartawan media cetak dan eletronik Banjarmasin seputar opini yang berkembang terkait dengan posisi partai politik di dalam menetapkan calon Ketua DPRD Kalsel.(Foto mzr)

 Banjarmasin, mediaprospek.com–Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Prov. Kalsel, Puar Junaidi, S.sos, yang juga sebagai anggota Fraksi Golkar , kepada wartawan media cetak dan eletronik Banjarmasin mengatakan bahwa Ia ingin meluruskan apa yang menjadi opini berkembang terkait dengan posisi partai politik di dalam menetapkan calon Ketua DPRD Kalsel. Sementara masih menunggu terhadap hasil keputusan KPU dan menunggu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan susunan dan kedudukan anggota DPRD. Hal itu dikatakannya saat beberapa anggota Fraksi Golkar menggelar konfrensi Pers menanggapi isu mengenai jabatan Ketua DPRD Kalsel dengan perolehan suara terbanyak, di ruangan fraksi Golkar, Selasa (21/5), Siang.

Nampak yang hadir dalam konfrensi Pers tersebut, selain Puar Junaidi, Ketua fraksi Golkar, Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MH, Koordinator Presidium JaDi (Jaringan Demokrasi Indonesia) Kalsel Dr. Samahudin Muharram, Ketua Harian DPD Partai Golkar H. Supian HK dan sejumlah anggota Fraksi Golkar lainnya.

Puar mengatakan bahwa sebagai lembaga institusi DPRD di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan posisi Ketua DPRD Kalsel sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang bahwa untuk jabatan ketua DPRD diperoleh oleh partai politik pemenang Pemilu dengan urutan satu, dua, tiga dan empat. “Sehingga informasi-informasi yang selama ini saya ikuti, baik di media elektronik maupun media cetak sangat menyesatkan kepada masyarakat,”, katanya.

“Persoalan bahwa nanti partai politik menetapkan siapa yang bakal menempati posisi untuk itu, partai politik memiliki mekanisme tersendiri. Di antara mekanisme itu, Pertama, terkait dengan pengalaman, Kedua, Terkait dengan pendidikan minimal S1 kalau di Partai Golkar, Ketiga, Sebagai Pengurus Harian di partai dan Keempat, menyangkut loyalitas dan dedikasi, tidak tercela, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di partai itu sendiri,. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan partai politik untuk mengusulkan orang menjadi calon Ketua DPRD”, jelasnya.

“Jadi saya juga termasuk bingung dan kadang-kadang kok ada opini yang dikembangkan yaitu suara terbanyak menempati posisi jabatan sebagai Ketua DPRD.  Ini kan memberikan informasi yang menyesatkan, tapi kalau bahwa suara terbanyak itu ditempati oleh partai politik yang memperoleh suara terbanyak itu adalah menempati posisi Ketua DPRD, itu betul, tapi bukan individu perorang. Partai punya mekanisme sendiri,”, tandasnya.

“Jadi siapapun yang ditetapkan oleh partai sebagai kader yang berada di partai politik harus loyal, tunduk, patuh dan taat terhadap ketentuan organisasi, sehingga jangan sampai kader-kader partai melanggar terhadap aturan organisasi, apalagi mengkondisikan terhadap orang lain untuk mengopinikan,”, ucapnya.

“Selain itu karena di dalam menjalankan tugas di DPRD, kita sebagai anggota fraksi adalah sebagai perpanjangan tangan partai di dalam mengemban misi, visi dan tugas yang diberikan oleh partai politik,”, imbuhnya.

“Jadi, mereka tidak bisa datang dengan sendiri, mereka harus memenuhi ketentuan peraturan organisasi di partai itu. Jangan merusak mekanisme, karena bekerja di dewan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tidak bisa datang dengan sendirinya,”, terangnya. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 

 157 total views,  1 views today