Home / Polkam / Opini WTP Untuk Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2018

Opini WTP Untuk Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2018

Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, usai Rapat Sidang Paripurna menyerahkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kalsel H. Burhanuddin, di Aula gedung DPRD Kalsel di saksikan oleh Para Wakil Ketua DPRD, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, segenap anggota dewan dan para undangan, Selasa, (21/5).

 

Banjarmasin, mediaprospek.com–Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemprov Kalsel tahun 2018 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan telah menyusun dan merancang serta mengimplementasikan unsur-un­sur SPI secara efektif yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan, tidak terdapat tidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pemeriksaan BPK teah dilakukan sesuai dengan SPKN, maka BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN atau WTP”. Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, p saat Rapat Sidang Paripurna pada agenda Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan hal itu dalam sambutannya, Selasa, (21/5) siang.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Prof. Harry Azhar Aziz, mengatakan bahwa Hal itu tentunya dikarenakan sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan tennasuk Badan Pemeriksa Keuangan agar kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2018,”, katanya.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Alhamdulillah, pada hari ini (21/5) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini dapat kami arahkan kepada Pimpinan DPRD dan skaligus juga kepada Gubernur Kalimantan Selatan,”, ujarnya.

“Perlu kami informasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan Standar Akuntansi pemerintah berbasis Akrual dan merupakan Tahun Keempat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Laporan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan,”, imbuhnya.

“Kami mengapresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dan penerapan SAP berbasis Akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,”, ucapnya.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2018 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp. 6,59 triliun dari anggaran sebesar Rp. 6,44 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp. 6,08 triliun dari anggaran sebesar Rp. 6,58 triliun, serta total aset sebesar Rp17,19 triliun.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 diketahui bahwa, pertama, Anggaran belanja dibiayai dari pendapatan transfer sebesar Rp. 3,00 triliun atau 44,50% dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp. 3.56 triliun atau 53,96% dari total pendapatan.

Kedua, Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan senilai 17,52%, dibandingkan dengan tahun Anggaran 2017.

Ketiga, Belanja dan transfer Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan senilai 4,05% dibandingkan dengan tahun Anggaran 2017.

Kenaikan belanja dan transfer tersebut terjadi pada belanja pegawai sebesar 14,82%, belanja barang dan jasa sebesar 5,76%, belanja bantuan keuangan sebesar 8,35%, dan belanja transfer sebesar 18,60%.

Sedangkan belanja yang mengalami penurunan antara lain belanja modal sebesar 19,51%, dan belanja tak terduga sebesar 19,04%.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2018 atas rekomendasi BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat 1.431 rekomendasi senilai Rp 77,79 miliar. Rekomendasi tersebut sebanyak 1.067 rekomendasi senilai Rp. 49,17 miliar telah ditindaklanjuti atau sebesar 74,56%; sebanyak 190 rekomendasi senilai Rp. 28,35 miliar belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebesar 13,28%; sebanyak 46 rekomendasi senilai Rp. 275 juta yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 3,21%, serta sebanyak 128 rekomendasi senilai Rp. 0 atau sebesar 8,94% tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2018 yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Selatan, sehingga dalam LKPD Tahun 2018 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,”, tandasnya.

BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk lakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

“Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya,  pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera melakukan inventarisasi jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang menjadi kewajiban bagi para pemegang ijin usaha pertambangan, serta memerintahkan para pemegang ijin usaha pertambangan untuk menempatkan jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,”, katanya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi,”, ujarnya.

“Kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu melakukan penguatan terhadap pengelolaan kas di sekolah-sekolah, melalui koordinasi antar SKPD terkait dan meningkatkan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA,”, katanya. (Mzr/Ais/abloidprospek)

 305 total views,  1 views today