LHP Menjadi Rujukan Perbaikan Laporan Keuangan Pemprov. Kalsel

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor membacakan sambutannya, pada saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula Gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, Selasa, (21/5).

 

Banjarmasin, mediaprospek.com— Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor pada saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, Selasa, (21/5),  mengatakan bahwa  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan akan           menjadi          rujukan           untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov. Kalsel).

Gubernur Kalsel H. Sahbirin mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan tugas besar yang harus  dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

“Kita sadari pula bahwa wujud dari pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN itu, juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, baik yang terkait dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban keuangan daerah,”, katanya.

Dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov Kalsel, mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara berturut-turut, sejak tahun 2013 hingga 2017, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan keuangan daerah.

“Bagi kami, WTP itu penting dan sangat berarti. Ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, rapi dan sesuai aturan. Namun lebih dari itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang diwujudkan dalam bentuk laporan, kami harapkan membawa dampak positif  untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,”, ujar Gubernur.

“Harapan kami, tahun anggaran 2018 kiranya juga bisa meraih kembali predikat WTP dalam laporan keuangan daerah. Alhamdulillah, harapan ini ternyata sesuai dengan kenyataan. Hari ini kita kembali meraih WTP dalam laporan keuangan daerah. Capaian ini saya harapkan menjadi motivasi seluruh jajaran Pemprov Kalsel untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di tiap-tiap SKPD. Catatan-catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, segera tindaklanjuti dan kita cermati dengan sebaik-baiknya proses dan tahapan perbaikan jangan sampai terabaikan, demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkualitas,”, imbuhnya.

Pemprov Kalsel, terus melakukan berbagai upaya  untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, tanpa kecuali perbaikan pengelolaan di sektor keuangan daerah.

“Upaya perbaikan itu, kami tuangkan dalam misi kedua Pemprov Kalsel,   yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”, tandasnya.

“Khusus terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kami terus meningkatkan dan menyempurnakan aplikasi untuk tata kelola keuangan daerah. Selain itu, sumberdaya manusia yang mengelola keuangan daerah juga ditingkatkan, terutama peningkatan kemampuan SDM dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual. Mulai tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan Transaksi Non Tunai,”, ucap Gubernur.

“Kami ingin, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, lebih tertib, lebih transparan dan akuntabel. Karena kami yakin, pengelolaan keuangan daerah yang baik, akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk rakyat,”, harap Gubernur.

“Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah, termasuk untuk pelaporan, kami  berupaya  menyajikannya       sebaik mungkin, demi terpenuhinya kesesuaian dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah, terus mekanisme LKPD dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK),”, katanya.

“Untuk menilai mekanisme dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah, tentu saja kami menghormati dan menghargai pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI, yang diberikan mandat konstitusi untuk mengaudit pengelolaan keuangan daerah,”, ujarnya.

“Karena itu, hubungan kerja antara pemerintah daerah dan BPK RI, akan terus dibangun dan harus tetap terpelihara. Kami sangat terbuka untuk menerima setiap koreksi, saran dan masukan dari BPK RI, karena semangat kami tidak pernah padam, kami terus bergerak untuk membangun tata kelola dan pertanggung jawaban keuanganan daerah yang bersih, baik, transparan dan akuntabel,”, jelasnya.

Pada Akhir sambutannya, Gubernur H. Sahbirin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota dewan, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, para pejabat  pemerintah, baik sipil maupun TNI/POLRI, serta tamu undangan yang telah mengikuti seksama sidang Paripurna DPRD. “Semoga dengan diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini, Pemprov Kalsel akan, dapat menata laporan keuangan yang lebih berkualitas,”, katanya.

Hadir pada siding rapat Paripurna Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, Ketua, para Wakil Ketua dan anngota DPRD Kalsel, Kepala Perwakilan BPK Prov Kalsel beserta jajaran, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov Kalsel/mewakili, Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Para pimpinan instansi Vertikal Prov Kalsel, dan Para pejabat SKPD di Lingkungan Prov Kalsel. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 

 

 381 total views,  3 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.