BPK RI Soroti Beberapa Indikator Kesejahteraan di Kalsel

Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, pada saat Rapat Sidang Paripurna menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, Selasa, (21/5/2019).

 

 Banjarmasin, mediaprospek.com–Berdasarkan data yang ada di Buku “Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2018” dan data statistik BPS diketahui beberapa indikator kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan beberapa indikator kesejahteraan secara nasional, yaitu sebagai berikut, pertama, Pertumbuhan ekonomi di Kalsel dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dengan besaran 4,38%, 5,01% dan 5,13%.  Namun nilai ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,17%. Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, pada saat Rapat Sidang Paripurna pada agenda Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan hal itu, Selasa, (21/5).

Prof. Harry Azhar Aziz, MA, juga mengatakan bahwa, Tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 4,52%,  4.70%, dan 4,65% dimana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12%.

“Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan besaran yaitu 5,45%, 4,77% dan 3,50% dimana tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,01%,”, ujarnya.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM yaitu 70,17%, 69,65% dan 70,71%, namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 71,39%.”, katanya.

“Gini ratio di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan yaitu pada tahun 2016 dan 2017 senilai 0,35% dan tahun 2018 senilai 0,34 % atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,38%,”, imbuhnya.

Hal ini menandakan masih adanya ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Kalimantan Selatan, namun lebih bagus dari rata-rata nasional.

“Kami berharap pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan ratio IPM dan menekan gini ratio pada level yang lebih baik dari rata-rata nasional, serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan yang tercermin dalam opini “Wajar Tanpa Pengecualian” seiring dengan peningkatan kesejaheteraan rakyat di Prov Kalsel,”, tandasnya.

“Selain itu, pada Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan (LHP) kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, termasuk untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2019,”, katanya.

“Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemprov Kalsel wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK Rl selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima,”, ucapnya.

Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu melakukan penguatan terhadap pengelolaan kas di sekolah-sekolah, melalui koordinasi antar SKPD terkait dan meningkatkan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA.

“Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permasalahan terkait penciptaan kemakmuran di Indonesia serta peran BPK dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan amanah UUD 1945, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran rakyat tersebut masih belum sepenuhnya tercapai,”, katanya.(ais/mzr/tabloidprospek)

 

 401 total views,  3 views today

Check Also

Perjuangan Komisi IV Membuahkan Hasil

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin (Foto/Ist) Banjarmasin– Perjuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.