Beberapa Catatan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2018

Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D

 Banjarmasin, mediaprospek.com   —-Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2018 atas rekomendasi BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat 1.431 rekomendasi senilai Rp 77,79 miliar. Rekomendasi tersebut sebanyak 1.067 rekomendasi senilai Rp. 49,17 miliar telah ditindaklanjuti atau sebesar 74,56%; sebanyak 190 rekomendasi senilai Rp. 28,35 miliar belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebesar 13,28%; sebanyak 46 rekomendasi senilai Rp. 275 juta yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 3,21%, serta sebanyak 128 rekomendasi senilai Rp. 0 atau sebesar 8,94% tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah. Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, MA, (P.Ect.D), P.H.D, pada saat rapat Sidang Paripurna pada agenda Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2018, di Aula gedung DPRD Kalsel di hadapan segenap anggota dewan dan para undangan, mengatakan hal itu dalam sambutannya, Selasa, (21/5) siang.

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Kalsel, diantaranya  pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera melakukan inventarisasi jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang menjadi kewajiban bagi para pemegang ijin usaha pertambangan, serta memerintahkan para pemegang ijin usaha pertambangan untuk menempatkan jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kedua, Pemprov Kalsel juga perlu melakukan penguatan terhadap pengelolaan kas di sekolah-sekolah, melalui koordinasi antar SKPD terkait dan meningkatkan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA,”, ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kalsel dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dengan besaran 4,38%, 5,01% dan 5,13%.  Namun nilai ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional di tingkat 5,17%.

Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir memiliki IPM yaitu 70,17%, 69,65% dan 70,71%, namun masih berada di bawah IPM nasional sebesar 71,39%.

Kelima, Gini ratio di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir cenderung tidak mengalami perubahan yaitu pada tahun 2016 dan 2017 senilai 0,35% dan tahun 2018 senilai 0,34 % atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,38%. Hal ini menandakan masih adanya ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Kalimantan Selatan, namun lebih bagus dari rata-rata nasional.

“Kami berharap pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan ratio IPM dan menekan gini ratio pada level yang lebih baik dari rata-rata nasional, serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan yang tercermin dalam opini “Wajar Tanpa Pengecualian” seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan,”, tandasnya.

“Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, termasuk untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2019,”, katanya.

“Namun BPK RI tetap akan mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk lakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan secara sistemik dan konsisten,”, ujarnya mengakhiri sambutannya. (Ais/mzr/tabloidprospek)

 

 220 total views,  1 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.