Terkait UNBK Dinas Pendidikan Prov. Kalsel Diminta Menambah Anggaran

H.M. Lutfi Saifuddin, S.Sos,

 Banjarmasin, mediaprospek.com–Rekomendasi Pansus IV DPRD Kalsel pada bidang pendidikan yang disampaikan oleh  H.M. Lutfi Saifuddin, S.Sos, pada rapat Paripurna dihadapan segenap anggorta dewan, adalah pertama, agar  Dinas Pendidikan (Diknas) Menambah anggaran bidang pendidikan khususnya sarana dan prasarana terkait persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 13 (tiga belas) Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Senin (15/4).

“Kedua, agar memberikan bantuan anggaran dalam bentuk hibah terkait kegiatan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren, “ujar Lutfi.

“Ketiga, BOSDA untuk satuan pendidikan swasta tahun 2018 sangat terlambat dicairkan, yakni pada pekan ketiga bulan Desember 2018, keterlambatan ini disebabkan kesalahan penganggaran, yakni masuk belanja langsung, seharusnya belanja hibah. Oleh karena itu harus menunggu mekanisme perubahan APBD Tahun 2018, ironisnya perubahan APBD Tahun 2018 sudah selesai ditetapkan bulan September 2018, tetapi dana BOSDA tetap belum disalurkan kepada satuan pendidikan swasta. Kepada Gubernur, Dewan merekomendasikan agar lebih intens dalam melakukan monev terkait kinerja SKPD, sehingga kejadian-kejadian seperti tersebut di atas tidak terulang lagi, “jelas  Lutfi.

“Perlu Peningkatan anggaran dana BOSDA, alokasi anggaran BOSDA tahun 2018 untuk SMA sebesar Rp. 550.000/siswa/tahun dan SMK sebesar Rp. 1.050.000/siswa/tahun, sementara anggaran BOS dari APBN sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun. Idealnya biaya operasional untuk SMA Rp. 3.000.000/siswa/tahun dan SMK sebesar 3.500.000,-/siswa/tahun. Oleh karena itu, Dewan merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menganggarkan dana BOSDA sebesar Rp. 1.000.000/siswa/tahun untuk SMA dan Rp. 1.500.000/siswa/tahun untuk SMK,”, ujarnya.

“Besaran honor guru/PTK Non PNS belum mencerminkan aspek keadilan. Sejak 1 Januari 2017 honor Guru/GTK Non PNS sebesar Rp. 1.000.000/bulan, pada saat yang sama Pemerintah Provinsi memberikan honor kepada tenaga honorer di SKPD (tenaga harian lepas) sebesar Rp. 2.100.000/bulan, sementara UMP Kalsel tahun 2019 sudah mencapai 2,65 juta lebih. Dewan merekomendasikan agar pada APBD TA. 2020 honor Guru/GTK Non PNS minimal sebesar honorer/tenaga harian lepas, “katanya.

“Sharing pembiayaan anggaran Pendidikan Menengah dengan Kab/Kota, sejak pendidikan Menengah menjadi urusan kewenangan Pemerintah Provinsi, tidak ada pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang ikut sharing dalam pembiayaannya, secara obyektif anak didik Pendidikan Menengah juga putra/putri kab/kota setempat.

Kepada Gubernur, Dewan merekomendasikan agar secara intens mengkoordinasikan semua Bupati/Walikota agar ada partisipasi kab/kota dalam membangun Pendidikan Menengah dan dirasa perlu adanya PERGUB tentang sumbangan dana pendidikan, “ujarnya. (Ais/mzr)

 242 total views,  1 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.