Rekomendasi Pansus III Soroti Permasalahan Lingkungan Hidup dan ESDM

Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MM

Banjarmasin, mediaprospek.com–Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MM, ketika menyampaikan rekomendasi Pansus III terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah  (LKPj) di hadapan segenap anggota Dewan pada rapat sidang paripurna, Senin (15/4), menyoroti pada permasalahan Lingkungan Hidup, Dinas terkait diharapkan selalu konsisten terhadap Green Economic Global, sehingga bisa menyemprit pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

“Pemerintah Daerah hendaknya sesegeranya membuat visi hijau untuk Kalsel dan melakukan monitoring evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan agar lebih “hijau,  “ujar Karlie.

“Kondisi lingkungan hidup di Kalsel memerlukan perhatian yang serius, jika dilihat dari indikator angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Prov Kalsel yang berada di posisi 22 secara nasional (walaupun posisi ini telah mengalami perbaikan dari sebelumnya di posisi 24), “kata Karlie.

Karlie mengatakan bahwa Indeks diukur dari Tutupan Lahan yang sebelumnya hanya mencapai 39,24 menjadi 41,62, Kualitas Air dari 28,70 menjadi 26,69, Kualitas Udara dari 97,11 menjadi 98,46. Tutupan lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan dari sektor pertambangan, kualitas air disebabkan oleh meningkatnya pencemaran oleh limbah domestik dan akibat aktifitas perekonomian lainnya, sedangkan kualitas udara terutama disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

“Selain itu Pemprov Kalsel diharapkan agar bisa mencari solusi terbaik dalam pengelolaan persampahan di Kalsel dengan memperhatikan Zero Emission dalam Waste Management. Pengelolaan limbah B3 harus ditangani oleh orang­orang yang kompeten, sehingga dari sisi pengelolaan akan berjalan dengan baik, “imbuhnya.

“Pansus juga menghendaki Perlunya Pemerintah Daerah membuat profil daya dukung lingkungan sebagai referensi kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar Amdal. Kemudian adanya ada audit terhadap perusahaan yang bergerak di bidang tambang, kehutanan, perkebunan dan bidang lain yang berpotensi membuat kerusakan lingkungan hidup,” tandasnya.

Pansus III juga menyoroti Pemda dalam menjaga kualitas air sungai, dari berbagai limbah dan mencegah upaya-upaya untuk mencemarinya.

 

Rekomendasi pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

aEvaluasi dengan seksama terkait dengan urusan perencanaan, Penertiban IUP dan CnC terhadap semua perusahaan di lingkup Kalimantan Selatan, masih ada 303 IUP yang belum CnC, mohon segera diselesaikan.

b. Perlu adanya peta interaktif dan data akurat terkait potensi sumber daya alam yang telah dieksploitasi dan jumlah cadangan sumber daya alam yang masih ada dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota secara intensif dan terpadu.

c. Menegaskan kepada perusahaan pemegang lUP Batubara untuk membuat dokumen RKAB dan RKTTL.

d. Mengantisipasi menipisnya cadangan mineral dunia dengan berusaha untuk mencari alternatif energi non fosil, yakni energi baru dan terbarukan seperti angin, surya, biogas, dan sejenisnya.

e. Karena Sulit dalam pengawasan tambang, maka harus ada Inspektur Tambang yang mempunyai kapasitas mumpuni, agar bisa memahami kondisi pertambangan secara komprehensif .

f. Mohon untuk mengevaluasi dan mencari solusi pasca izin Perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Adaro tahun 2022.

g. Agar tambang under ground di Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, diperjelas dan ditindak lanjuti terkait kelanjutan atau penyetopan aktivitas, karena sangat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

h. Memperhatikan penggunaan poros jalan negara untuk kegiatan pertambangan.

i . Mengevaluasi izin SIPA di berbagai wilayah di Kalsel dalam kasus di Kecamatan Bati-Bati yang ternyata masuk kategori Lahan Kritis.

j. Mengecek, mengevaluasi dan membereskan seluruh usaha Pertambangan Tanpa lzin (PETI) di Kalimantan Selatan, faktanya masih ada dan masih berjalan.

k. Kita harus membuat regulasi secara detail terkait dengan pertambangan di Kalimantan Selatan, agar ada ketegasan.

l. Mencek kembali alur proses pengalihan dana reklamasi dari Kab/Kota ke Provinsi.

m. Masalah kelistrikan, untuk dimaksimalkan koordinasi dan sinergisitas dalam rangka pemenuhan target elektrifikasi dan ketersediaan daya.

n. Inventarisasi masalah kelistrikan kita, agar masalah lama tidak terulang kembali, lebih bagus kalau ada alternatif energi terbarukan.

o. Perusahaan besar pertambangan yang menanamkan Envestasi di Kalimantan Selatan harus membuat power plant untuk membantu mengatasi krisis energi listrik. (Ais/Mzr)

 

 235 total views,  3 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.