Pansus I DPRD Kalsel Hasilkan 12 Rekomendasi

 

Hj. Kamariatul Herlina, SE

Banjarmasin, mediaprospek.com–Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018, Senin, (15/4) yang disampaikan oleh Hj. Kamariatul Herlina, SE, yang diketuai H. Syahdillah, S.Sos, M.Si di hadapan segenap anggota dewan pada rapat sidang paripurna, mengatakan bahwa Panitia Khusus (Pansus) I – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah secara intensif melakukan penelaahan maupun pembahasan yang komprehensif terhadap substansi materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut. Senin (15/4).

Pansus I oleh Komisi menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan analisis dan telaah LKPj Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun 2018, sebagai berikut pertama, peningkatan Kompetensi staf bidang administrasi keuangan dalam rangka E-Budgetting berupa penyelesaian SPJ pencapaian realisasi belanja tidak terhambat/lambat.

Kedua, Perlunya Sarana operasional dan SDM yang tersedia belum sesuai standar keilmuan yang dibutuhkan pada Dinas Kominfo Prov Kalsel untuk akses Informasi publik, serta perlu adanya Koordinasi Pembayaran iuran BPJS untuk tenaga kontrak dengan membuka adanya kesepakatan kerjasama dengan pihak terkait (BPJS).

Ketiga, perlunya reward/tunjangan belajar dan karir­ promosi bagi PNS tugas belajar dari pada ijin belajar.

Keempat, peningkatkan sarana dan prasarana pada Badan Penghubung Pemprov Kalsel di Jakarta, Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII, Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII, Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi pembangunan daerah da Kegiatan Pameran/ Promosi Potensi Daerah dan penyesuaian gaji tenaga kontrak disesuaikan dengan UMR Provinsi DKI Jakarta.

Kelima, mengrealisasikan serah terima P2D dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) kepada Pemerintah Pusat yang masih belum dapat dilaksanakan karenanya kurangnya koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Keenam, dihindarinya terjadi over-lapping/tumpang tindih program antar organisasi perangkat daerah berdasarkan skala prioritas karena akan berdampak pada pemborosan sumber daya dan anggaran.

Ketujuh, evaluasi ketepatan Estimasi Plafon anggaran untuk masing-masing program/kegiatan OPD berdasarkan rasio efisiensi dan efektifitas.

Kedelapan, perlu peningkatan pelatihan bagi tenaga sekretariat Parpol dalam pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Keuangan Parpol oleh Badan Kesbangpol.

Kesembilan, sarana prasarana dan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) pada setiap kejadian dalam rangka penyelamatan dan bantuan darurat pada saat terjadi bencana.

Kesepuluh, peningkatan Keterampilan berupa diklat PPNS bagi anggota Polisi Pamong raja sebagai ASN Penyidik yang bertugas di lapangan.

Kesebelas, peningkatan kinerja BUMDES percontohan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Keduabelas, peningkatan jumlah pendamping dan pelatihan bagi para kepala desa serta aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Secara manajerial pada prinsipnya, bahwa LKPj Gubernur Akhir TA 2018 menjadi early warning system atas pencapaian visi – misi Kalimantan Selatan, artinya keberhasilan dan kekurangan serta pencapaian target yang terungkap dalam LKPj diharapkan menjadi pemandu dan pemacu kerja Pemprov Kalsel. Sehingga visi – misi dan program yang diukur dari indikator kinerja sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada akhirnya dapat terwujud di Tahun  2021.

Adapun Permasalahan yang dijumpai adalah, Pertama, bertambahnya beban kerja pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dampak dari mutasi PNS tenaga pendidik, Kehutanan, Ketenagakerjaan, Perhubungan dan pertambangan sesuai amanah Undang undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kedua, Pemerataan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis beban kerja sebagai dampak dari moratorium penerimaan CPNS dan PNS yang memasuki masa pensiun.

Ketiga, belum maksimalnya tenaga sandi dan petugas statistik pada Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Keempat, maksimalisasi pelaksanaan E-KTP di Kalimantan Selatan dengan Up-Date data kependudukan oleh Dukcapil di tingkat Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan.

Kelima, kurangnya Tenaga pendamping Desa pada setiap desa se Kalimantan Selatan sehingga tugas pendampingan belum maksimal dilakukan.

Keenam, peningkatan Profesionalisme dan Jumlah Tenaga Widyasara pada Badan Pengembangan SDM Prov Kalsel dalam rangka menunjang program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Ketujuh, terbatasnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) pada Dinas Satpol PP dan belum memiliki Kantor dan Prasarana yang refresentatif. (Ais/mzr)

 219 total views,  1 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.