Kedepannya, LKPj Perlu Mencantumkan Outcome, Benefits dan Impact

Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbulah

 BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN 

Banjarmasin, mediaprospek.com—Asbulah selaku pimpinan Rapat  Sidang Paripurna di hadapan segenap anggota dewan ketika menyampaikan hasil Rekomendasi Pansus II DPRD Kalsel Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Prov Kalsel Akhir Tahun Anggaran 2018, pada rapat sidang Paripurna mengatakan bahwa Pansus II berharap, agar tim dari eksekutif dalam hal penyusunan LKPj Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat melengkapi LKPj tidak hanya terbatas pada urusan, program, kegiatan, alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output saja, namun juga perlu mencantumkan outcome, benefits dan impact, disamping perlu juga untuk dicantumkan sasaran pelaksanaan, kemampuan terhadap serapan tenaga kerja, pengaruh terhadap PDRB dan IPM khususnya yang terkait dengan daya beli masyarakat dari seluruh beban anggaran yang direalisasikan. Senin, (15/4).

“Secara umum LKPj Gubernur Kalimantan Selatan akhir tahun anggaran 2018 telah memberikan informasi yang lengkap dan mampu menggambarkan kontribusi-kontribusi positif seorang kepala daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, kendati tidak kalah pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota yang turut serta dalam memperoleh pencapaian tersebut,” ujar Asbulah.

“Hal lainnya bahwa keberhasilan selama ini selalu kita ukur dari penyerapan anggaran saja, karena hal tersebut selalu dianggap sebuah nominal yang dapat mencerminkan kinerja pemerintahan, namun perlu kita pahami bersama bahwa hal tersebut itu bukanlah sebuah tolak ukur utama, akan tetapi tolak ukur yang sesungguhnya adalah program yang kita buat dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Asbulah.

Beberapa rekomendasi yang disusun Pansus II berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan yaitu

pertama,  Perlunya peningkatan peran dan penumbuhkembangan unit pengolahan dan pemasaran bokar (bokar) oleh pemerintah daerah.

Kedua, Perlunya ada perhatian terhadap para petani sawit mandiri terutama pada stabilitas harga sawit dengan memfasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan perkebunan besar swasta serta salah satunva dengan memberikan rekomendasi terhadap pembangunan pabrik pengolahan mini kelapa sawit (tanpa kebun) yang bekerja sama dengan petani kebun mandiri. Ketiga, Perlunya melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang penerapan teknologi yang lebih baik lagi di bidang pertanian. Keempat,  Perlunya dilakukan fasilitasi yang baik terhadap kelembagaan kelompok tani agar memberikan kemudahan dalam penerimaan berbagai program hibah baik dari pusat maupun hibah dari provinsi.

Kelima, Terbukanya fasilitas akses kredit permodalan bagi para petani melalui perbankan dengan memanfaatkan fasilitas dari lembaga penjaminan kredit daerah. Keenam, Perlunya mengefektifkan kembali regulasi-regulasi yang dimiliki pemerintah terkait dengan perbaikan mutu hasil-hasil perkebunan, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kebun-kebun rakyat secara berkesinambungan.

Ketujuh, perlu untuk terus dipayakan capaian swasembada daging bagi Prov Kalsel dengan tidak hanya terpaku pada daging yang berasal dari ternak ruminansia saja, namun juga perlu peningkatan produksi dari ternak unggas yang menjadi komoditas unggulan Kalimantan Selatan. Kedelapan, Perlunya pengembangan terhadap usaha-usaha sapi bakalan dengan pola kemitraan bersama dengan usaha penggemukan sapi agar harga ternak lebih menguntungkan bagi para peternak.

Kesembilan, Perlunya penguatan terhadap kelembagaan, sarana pendukung maupun sumber daya manusia polisi kehutanan agar lebih proporsional terhadap luasan lahan kehutanan yang menjadi objek pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesepuluh, erlunya penguatan terhadap pengawasan perairan, baik perairan umum maupun perairan laut.  Kesebelas,  mengoptimalkan fungsi balai benih ikan sebagai penyedia benih utama bagi masyarakat serta perlunya peningkatan pengawasan, pembinaan serta re-stocking pada reservart perairan umum;

Keduabelas, Meningkatkan volume kampanye ataupun sosialisasi terhadap program pangan beragam dan makanan yang berkecukupan gizi, sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa tidak hanya beras yang menjadi ketergantungan dalam konsumsi sehari-hari.

Ketigabelas, Menumbuhkan dan memfasilitasi usaha-usaha kecil menengah yang berorientasi pada bahan-bahan lokal. Keempatbelas,  Perlu tersedianya anggaran kegiatan-kegiatan pelatihan terhadap sumber daya manusia pelaku koperasi dan UMKM baik yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN maupun dengan melibatkan pihak swasta.

Kelimabelas, Perlunya upaya dari pemerintah -daerah untuk mengubah mindset masyarakat untuk lebih menghargai produk-produk dalam negeri dibandingkan produk luar. (Ais/mzr)

 226 total views,  3 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.