Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MH Sampaikan Rekomendasi Pansus III

Dr. Karlie Hanafi Kalianda, SH. MH

 

Rekomendasi Pansus III Terhadap LKPj Kepala Daerah

 Banjarmasin, mediaprospek.com–Permasalahan dalam peningkatan lndikator untuk IPM, permasalahan lingkungan hidup, permasalahan pembebasan lahan, akses jalan dan jembatan yang masih bermasalah, sampai masalah koordinasi dan keterbukaan publik, masih menjadi warna tersendiri dalam LKPj akhir tahun anggaran 2018, terkhusus untuk urusan yang dipantau oleh Pansus Ill  pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Kami mengapresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan lingkup PU, yang telah berjalan sesuai dengan rencana, meliputi program dan kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi serta Sekretariat yang meliputi daerah administrasi perkantoran/tata usaha, penyusunan dan optimalisasi program, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, sebagai UPT – Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi telah melaksanakan program/ kegiatannya dalam rangka peningkatan mutu SDM khususnya aparatur, “ujar Karlie ketika menyampaikan rekomendasi Pansus III di hadapan segenap anggota Dewan pada rapat Paripurna, Senin (15/4).

“Oleh karenanya dibutuhkan hal-hal yang bersifat Wow Effect untuk infrastruktur, terutama terkait janji-janji semasa kampanye, karena akan diingat oleh masyarakat Kalimantan Selatan secara khusus, harus ada upaya serius untuk merealisasikannya, “kata Karlie.

Beberapa ringkasan rekomendasi lainnya, yaitu Perlunya adanya sosialisasi ke publik dalam hal pembangunan-pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan asas keterbukaan, tranparansi dan akuntabilitas. Perlu adanya edukusi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan air irigasi.  Kemudian, agar pemanfaatan air irigasi di Kabupaten Banjar sesuai dengan Perda yang berlaku, harus ada ketegasan, sehingga tidak ada penyalahgunaan dan pencemaran lingkungan. Memperhatikan pembangunan jembatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan akses jalannya.

Di tahun 2019 hendaknya ada upaya rehabilitasi terhadap Bendungan Linuh di Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Merealisasikan pengerukan sungai dari Danau Panggang ke Desa Pal Batu, kemudian pengerukan sungai dari desa Tampakang ke Desa Pal Batu, dan sungai dari Kecamatan Babirik ke Kecamatan Danau Panggang. Pengerukan ini sangat penting dalam rangka pencegahan Banjir di kawasan Hulu Sungai.

Pada Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Candi Agung, Amuntai Tengah yang sungainya juga perlu diperhatikan, harus dikeruk. Normalisasi Sungai Martapura di Kab. Banjar juga harus dilakukan, mengingat adanya Banjir setiap tahunnya di kawasan tersebut. Memperbaiki jalan dari Kecamatan Banjang ke Kecamatan Batu Mandi di Kabupaten Balangan, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Mendorong akses dana APBN untuk jalan dari Kelua, Kabupaten Tabalong ke Amuntai, Kabupaten HSU. Mendorong agar PT CONCH di Kabupaten Tabalong untuk membangun jalan sendiri. Mendorong pembangunan jalan Matraman-Sei Ulin, Lingkar Utara, karena bisa menjadi solusi untuk transportasi besar agar tidak masuk ke jalan kota.

Pada daerah Bincau, ada dua jembatan irigasi yang kecil, mobil tidak bisa berpapasan, padahal disana ada kawasan wisata religius yang penting, mohon bisa dibikin rangkap, lahannya memungkinkan untuk itu. Di Kelurahan Keraton-desa Sungai Sipai, sebaiknya dibikinkan embung, agar bisa menjadi solusi untuk Banjir di Kabupaten banjar.

Mendorong pembangunan jalan Danau Panggang­Paminggir yang nanti tembus ke kabupaten Bario Kuala. Harus ada semangat yang sama antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumhu terkait dengan jembatan penghubung Pulau Laut dan Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. (Ais/mzr)

 

 

 331 total views,  3 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.