Dispora Kalsel Diminta Lakukan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

H.M. Lutfi Saifuddin, S.Sos

 Banjarmasin, mediarospek.com–Rekomendasi Pansus IV DPRD Kalsel pada bidang Pemuda dan Olah raga (Dispora Prov. Kalsel_red) yang disampaikan Oleh  H.M. Lutfi Saifuddin, S.Sos pada rapat Paripurna, Senin (15/4) di hadapan segenap anggorta dewan, adalah pertama, agar Dispora melakukan Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Disamping melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan dan keolahragaan. Pada penyerapan anggaran pembebasan lahan Sport Centre hanya mencapai kurang dari 3%. Pada  tahun 2018 pembebasan lahan sport centre dianggarkan sebesar 34 milyar lebih sampai akhir Desember 2018 terserap sebesar 800 juta (2,3%) pada APBD tahun 2017 pembebasan lahan sport centre sudah dianggarkan sebesar 149 milyar lebih dan sudah direalisasikan. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Prov. Kalsel tahun 2018, BPK merekomendasikan agar Pemprov mengembalikan ke Kas Daerah.

“Semua anggaran yang sudah dibayarkan kepada pemilik lahan, Dewan menilai pengadaan lahan sport centre sangat berpotensi menimbukan permasalahan hukum di kemudian hari, “katanya.

“Dewan merekomendasikan agar Gubernur sebelum melakukan pengadaan lahan sport centre harus koordinasi yang intens dengan semua pemangku kepentingan, antara lain Kanwil BPN Kalsel, Kepala Daerah tempat lokasi lahan sport centre, Kajati Kalsel, BPKP dan BPK RI, serta mencari alternative lokasi di tempat lain yang potensi bermasalah di kemudian hari lebih kecil,”ujar Lutfi.

Pansus juga menyoroti Pembinaan atlit berprestasi harus dikembalikan kepada KONI dan Penghargaan kepada atlit berprestasi nasional/internasional dianggap belum maksimal.

Sebagai penutup pada Kesimpulan rekomendasi Pansus IV, Lutfi menyampaikan bahwa Mengadministrasikan kesejahteraan para pendidik di daerah merupakan tanggungjawab Gubernur selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan otonom. Perlu digaungkanya program pendidikan untuk semua, yang diarahkan pada perbaikan sarana prasarana pendidikan, kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik kepeda seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Kedua, Pelayanan Kesehatan dan koordinasi antar lembaga harus dilakukan secara masif. Gubernur perlu membangun kerjasama yang solid dengan semua lembaga khususnya BPJS dan didukung oleh partisipasi masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat Kalsel semakin meningkat.

Ketiga, Keberhasilan dan bermacam-macam penghargaan di segala bidang telah tercapai, namun ada beberapa hal yang perlu perhatian  antara lain Peningkatan koordinasi antar lembaga baik tingkat pusat maupun kabupaten/kota, peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana di segala bidang bersinergi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi percepatan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pansus IV juga menyarankan bahwa, Pertama, agar dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik, terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah dengan lembaga yang terkait dan partisipasi masyarakat yang dapat mendorong peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan.

“Kedua,  Agar peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana yang mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi prioritas utama untuk segera dipenuhi.

Ketiga, Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi SMA/SMK di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan ini, “ujar Lutfi. (Ais/Mzr)

 307 total views,  2 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.