Home / Polkam / Raperda Hendaknya Memuat Tupoksi dari Lembaga yang Menangani Tentang Kebakaran Lahan dan Hutan

Raperda Hendaknya Memuat Tupoksi dari Lembaga yang Menangani Tentang Kebakaran Lahan dan Hutan

Gina Mariati, M,TP

Banjarmasin, mediaprospek.com   –Pandangan Umum Fraksi Perubahan Berhati Nurani (F-PBN) tentang Revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan. Kedua, tentang Pemberdayaan Pondok  Pesantren dan Sekolah Keagamaan yang disampaikan oleh Gina Mariati, M,TP, mengatakan bahwa pertama, Revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan,  pada prinsipnya Fraksi F-PBN menyambut dengan baik, dengan diajukannya Raperda Revisi atas Perda tersebut, Senin (11/3/2019).

“Hal ini sebagai payung hukum pelaksanaan pemerintah dalam hal pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan, yang menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon-dioksida yang berdampak pada pemanasan global, bekurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan,”, kata Gina.

“Dalam hal ini fraksi kami berharap dengan adanya Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan bisa meningkatkan peran aktif masyakat dalam hal mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan atau mewaspadai terjadi kebakaran serta potensi daerah yang rawan bencana kebakaran, “ujarnya.

“Kedua, Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, fraksi kami berpendapat bahwa sesuai dengan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke-4 tercantum tujuan dibentuknya pemerintahan yaitu  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, oleh sebab itu pendidikan sangat penting, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, peran serta pondok pesantren dan sekolah keagamaan perlu kita dukung bersama khususnya di Kalimantan Selatan,”, katanya.

Fraksi PBN berharap agar muatan dari pembahasan nanti antara lain pertama, Raperda tersebut, hendaknya memuat tentang adanya tugas dan fungsi dari lembaga yang menangani tentang kebakaran lahan dan atau hutan sehingga tujuan utama akan lebih cepat tercapai, disertai dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Kedua, Dengan diajukannya Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalimantan Selatan, fraksi F-PBN berharap disamping sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, juga diiringi dengan kebijakan anggaran yang memadai untuk mendukung Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalimantan Selatan, sehingga skala prioritas “Kal­Sel Cerdas” betul-betul bisa diwujudkan yaitu cerdas intelektual dan cerdas dari sisi spiritual.

Selain uraian di atas, maka terhadap segala permasalahan dan hal-hal yang belum terungkap, Fraksi Berhati Nurani (PBN) menyarankan kepada Pansus yang terbentuk nantinya untuk menelaah, membahas, menyempurnakan dan menyelesaikan penyusunan Raperda ini dengan sebaik-baiknya, demikian Gina Mariati.

(MZR/Ais)

 202 total views,  1 views today