Home / Polkam / Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan, Perlu Diperbaiki Sebagian

Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan, Perlu Diperbaiki Sebagian

H. Rian Jaya, SE

Banjarmasin, mediaprospek.com            Pandangan Umum dari Fraksi PDIP yang disampaikan oleh H. Rian Jaya, SE,  terhadap 2 (dua) Raperda atas Inisiatif Komisi I dan Komisi IV DPRD Prov Kalsel atas, pertama, Revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan.

Kedua, Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, mengatakan bahwa penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan serta Raperda tentang pemberdayaan Pondok Pesantren dan sekolah keagamaan yang masing-masing telah dijelaskan oleh Pimpinan Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pada sidang rapat paripurna.

Rian pada rapat paripurna di hadapan segenap anggota dewan mengatakan bahwa sebagaimana penjelasan Komisi I yang menginisiasi Raperda tersebut, terdapat beberapa saran perbaikan dengan cara merubah sebagian peraturan daerah tersebut, Senin (11/3).

“Sampai dengan saat ini, tidak dapat disangkali bahwa kebakaran lahan dan hutan di daerah kita setiap musim kemarau sering terjadi dan berakibat tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas yang lain ke udara yangn berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan juga membuat hutan-hutan gundul dan berakibat kurangnya resapan air dan nantinya berakibat longsor dan banjir, “, ujarnya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa Raperda tersebut sudah 11 tahun dan walaupun usaha pemerintah provinsi sekarang dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan sudah baik, untuk lebih memaksimalkan tentu perlunya penambahan atau perubahan agar Raperda tersebut dapat lebih berjalan dengan lebih baik lagi, maka berdasarkan aspek sosiologis, filosofis dan yuridis, Fraksi kami memandang perlu untuk diadakan perubahan sebagaimana inisiasi dari rekan-rekan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,”, katanya.

Kedua, mengenai Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Komisi IV dan berdasarkan pertimbangan tersebut, “Kami menilai bahwa Rancangan Perda ini secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis telah memiliki landasan yang cukup jelas sehingga pada dasarnya kami setuju untuk meneruskan proses pembahasan Raperda ini,”, ungkapnya.

“Fraksi kami menyambut baik Raperda ini, agar nantinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mewujudkan hak konstitusional masyarakatnya, termasuk hak atas pendidikan yang layak bagi pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya,”, tandasnya.

Hal ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun materi muatan tambahan serta penguatan hak-hak tersebut dapat disampaikan pada rapat-rapat pembahasan berikutnya, tentunya peraturan daerah ini jangan sampai berbenturan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi. “Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, dengan harapan kiranya pemandangan umum fraksi kami ini dapat menjadi pertimbangan bagi Dewan untuk mengambil keputusan, “, ujar Rian mengakhiri. (MZR/ais)

 181 total views,  1 views today