H.M. Luthfi Saifuddin : “Pasal 31 ayat (2) “Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pemerintah Wajib Membiayainya”

H.M. Luthfi Saifuddin

Banjarmasin, mediaprospek.com —Penjelasan Komisi IV atas Inisiatif Raperda Tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan, yang disampaikan oleh H.M. Luthfi Saifuddin, pada rapat paripurna ke tiga, Senin, 11 Maret 2019 lalu, di hadapan segenap anggota dewan, mengatakan bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka jaminan hak         atas      pendidikan Indonesia secara konstitusional sesungguhnya telah dijamin dan diakui di dalam konstitusi berdasarkan UUD 1945. Ketentuan mengenai hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dapat kita lihat pada Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, yang menegaskan bahwa Pendidikan merupakan hak asasi bagi warga negara, oleh karenanya negara wajib memenuhi.

Luthfi Saifuddin, menyebutkan bahwa, Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal 31 ayat (4); “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Raperda tentang pemberdayaan pondok Pesantren dan sekolah keagamaan, secara filosofis adalah untuk menjamin hak atas pendidikan yang merupakan hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia di dalam kehidupan sosialnya”, kata Luthfi Saifuddin.

Selain itu, juga untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Ditinjau dari aspek sosiologis, Kalimantan Selatan memiliki banyak pondok pesantren dan sekolah keagamaan yang turut membantu mewujudkan visi-misi pemerintah daerah. Namun, pondok pesantren dan sekolah keagamaan di Kalimantan Selatan masih memerlukan bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah agar terciptanya lembaga pendidikan keagamaan yang maju dan profesional.

“Secara yuridis, belum ada payung hukum untuk memberikan landasan pemberdayaan pondok pesantren dan sekolah keagamaan di Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada bagian penjelasan Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf f telah memberikan peluang dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam memajukan sekolah keagamaan,”, ujarnya.

“Kami menyatakan bahwa Provinsi Kalsel memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakatnya termasuk hak atas pendidikan yang layak bagi pondok pesantren dan sekolah keagamaan, sehingga diperlukan peraturan daerah tentang pemberdayaan pondok pesantren dan sekolah keagamaan,”, katanya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, segenap komisi IV, mengharapkan agar dewan dapat mempertimbangkan dan menerima usulan Raperda tentang peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan yang kami usulkan, demi terwujudnya hak atas pendidikan yang layak sebagaimana amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,”, harapnya.

“Demikian penjelasan kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan Dewan dalam mengambil Keputusan,” katanya. (MZR)

 256 total views,  1 views today

Check Also

Ditangan Siswa SMP AMJ, Limbah Sawit Disulap Jadi Kapal Pinisi Unik

Foto ( Istimewa) Pasangkayu, mediaprospek.com – Berada di pelosok perkebunan sawit, ternyata tidak membuat siswa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.