Home / Advertorial / Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun 2018

Gubernur Kalsel Sampaikan LKPj Tahun 2018

K

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor ketika menyampaikan LKPj Tahun 2018, Kamis (21/3/2019)

Banjarmasin, mediaprospek.com  Rapat Paripurna DPRD Kalsel, 21 Maret 2019 dengan Agenda, pertama, Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel terhadap 2 (Dua) Raperda Prov Kalsel.

Kedua, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Prov Kalsel Akhir Tahun Anggaran 2018

Sebelumnya, Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 lalu DPRD Prov Kalsel telah melaksanakan Rapat Paripurna menyimak dan memperhatikan bersama pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan, yaitu pertama, Raperda Rencana Umum Energi Daerah. Kedua, Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida) Kalimantan Selatan,

Melalui juru bicara masing-masing, dimana Fraksi-fraksi dewan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan juga harapan-harapan untuk dapat diberikan jawaban oleh pemerintah daerah selaku Pemrakarsa.

Setelah memperhatikan seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel, Gubernur Kalsel menyampaikan jawaban dalam kesempatan itu.

Gubernur Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh fraksi dewan atas penyampaian kedua Raperda dan mengapresiasi harapan yang disampaikan, “Saya menyakini harapan tersebut merupakan cerminan harapan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian dari kita semua,”, ujarnya.

Berkaitan dengan tanggapan, dari fraksi-fraksi DPRD Kalsel, Gubernur memberikan penjelasannya, yaitu pertama, Sehubungan dengan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Ia mengatakan bahwa dirinya akan berupaya semaksimal mungkin dalam rangka optimalisasi pengelolaan energi di daerah.

“Kedua, Terhadap Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemprov Kalsel kepada PT. Jamkrida Kalsel, apa yang menjadi harapan dari fraksi-fraksi dewan yang terhormat dimaksud, akan kami upayakan dan dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, “ujar Sahbirin.
“Selanjutnya, kami akan masuk pada agenda kedua, yaitu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018, “katanya.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) juncto pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menentukan bahwa, “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

“Kami berharap, semoga dokumen LKPj ini, akan memberikan gambaran akurat dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Prov Kalsel tahun 2018, “, tandasnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini nantinya juga menjadi bahan evaluasi bersama, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dalam konteks kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2018, perkenankan kami menyampaikan nota pengantar ini, dengan uraian yang sesingkat-singkatnya, namun tetap memperhatikan esensi dari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang telah disusun dan akan disampaikan,”,  ujar Sahbirin.

“Nota pengantar ini, kami awali, dengan ringkasan target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018,” kata Sahbirin memulai.

“Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018 sebesar 6,60 triliun rupiah, dari target yang ditetapkan sebesar 6,45 triliun rupiah atau mencapai target sebesar 102,47 persen,”, ungkapnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya ini telah meningkatkan derajat kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini berarti, dalam urusan pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan dana bantuan pemertintah pusat. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “, jelas Sahbirin.

“Secara lebih rinci, PAD memberikan kontribusi terhadap total realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2018, sebesar 3,57 triliun rupiah. Sedangkan realisasi dana perimbangan, memberikan kontribusi sebesar 2,99 triliun rupiah. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah, terhadap total pendapatan pada APBD tahun anggaran 2018, sebesar 48,64 miliar rupiah, “bebernya.

Adapun realisasi masing-masing pos penerimaan pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi penerimaan dari penerimaan asli daerah tahun 2018 sebesar 3,57 triliun rupiah, dari target yang ditetapkan sebesar 3,54 triliun rupiah atau memenuhi target sebesar 100,87 persen, dengan perincian; a) Untuk pos pajak daerah tahun 2018, terealisasi sebesar 2,81 triliun rupiah, dari target yang ditetapkan sebesar 2,82 triliun rupiah. b) Untuk Pos retribusi daerah tahun 2018, terealisasi sebesar 27,77 miliar rupiah dari target sebesar 29,83 miliar rupiah atau 93,10 persen capaian realisasi.

Pendapatan dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar 51,06 miliar rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 52,25 miliar rupiah atau mencapai 102,35 persen. d) Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Jumlah realisasi penerimaan dari pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2018 sebesar 672,85 miliar rupiah dari target sebesar 637,49 miliar rupiah atau tercapai 105,55 persen.

 

Dana perimbangan

Dana perimbangan dari pemerintah pusat, meliputi penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi dana perimbangan pada tahun 2018 sebesar 2,99 triliun rupiah, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar 932,68 miliyar rupiah, dana alokasi Umum sebesar 1,12 triliun rupiah dan dana alokasi khusus sebesar 935,80 miliar rupiah.

 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada komponen penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 48,64 miliar rupiah, dari target sebesar 64,64 miliar rupiah atau 75,24 capaian realisasi.

Selanjutnya diinformasikan bahwa realisasi serapan anggaran belanja tahun 2018 terealisasi sebesar 5,61 triliun rupiah atau sebesar 92,29 persen dari total anggaran belanja 6,08 triliun rupiah.

Tahun 2018 adalah tahun ketiga masa jabatan kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami terus memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan, yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021.

“Alhamdulillah, pada tahun anggaran 2018, berkat kebersamaan dan sinergi – dengan semua pihak, khususnya DPRD Kalsel, kita meraih beberapa keberhasilan dalam membangun daerah yang kita cintai ini, “, kata Gubernur.

“Pada tahun 2018, kondisi perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh secara stabil. Kita mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen lebih. Angka ini lebih tinggi dari awal masa pemerintahan kami tahun 2016, dimana pertumbuhan ekonomi saat itu hanya tumbuh sebesar 4,40 persen, “ungkapnya.

Pada tahun 2018, nilai ekspor Kalimantan Selatan mencapai 8,84 miliar US dolar, jauh lebih tinggi dari nilai ekspor tahun 2017, yang hanya sebesar 7,93 miliar US dolar. Sementara itu, nilai impor Kalimantan Selatan tahun 2018 mencapai peningkatan yang cukup tinggi. Naik sebesar 18,83 persen atau senilai 1,68 miliar US dolar, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,42 miliar US dolar.

Produk domestik regional bruto di Kalimantan Selatan juga meningkat secara signifikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 171,94 triliun rupiah. Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, produk domestik regional bruto kita meningkat dari 121,86 triliun rupiah menjadi 128,11 triliun rupiah pada tahun 2018.

“Indikator makro perekonomian itu, mencerminkan keberhasilan kita dalam membangun sektor perekonomian di Kalimantan Selatan. Namun demikian, kita akan terus bekerja secara maksimal, untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang cukup baik ini. Bersama DPRD, Insya Allah kita bisa mendorong perekonomian yang lebih bai k lagi, “, jelasnya

Selain perkembangan positif di sektor perekonomian, Gubernur juga  menyampaikan secara ringkas di antara beberapa indikator keberhasilan pembangunan sepanjang tahun 2018. Pertama, kita berhasil meraih simpati, dukungan dan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan berskala nasional di Kalimantan Selatan. Kalsel dipercaya sebagai tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun dan Rakornas Satpol PP tahun 2018 tingkat nasional, tuan rumah ijtima ulama, tuan rumah hari pangan sedunia dan berbagai event nasional lainya.

Event-event nasional ini, memberikan dampak yang positif untuk pembangunan sektor pariwisata, sekaligus memberikan kesan tentang kedamaian, keamanan dan ketertiban yang terus terpelihara di bumi Kalimantan Selatan.

Kedua, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan juga mencapai keberhasilan yang cukup membanggakan. Di aspek tata kelola keuangan, selain kemandirian fiscal yang baik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.

Kemudian Provinsi Kalsel termasuk top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional tahun 2018, menerima Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 melalui Inovasi Bird di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Bahkan, Prov Kalsel juga meraih sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbaik bersama Provinsi Jawa Timur.

Keberhasilan ini menunjukkan sebuah pencapaian misi kedua pembangunan Kalimantan Selatan, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketiga, pembangunan di bidang ketahanan pangan terus dimantapkan. Di tahun 2017 luas panen padi kita sekitar 569 ribu hektar. Sedangkan di tahun 2018, luas panen mencapai 577 ribu hektar lebih. Produksi padi mampu mencapai 2,4 juta ton. Bahkan, Kalimantan Selatan menempati urutan ke-10 sebagai provinsi penyangga beras nasional.

Produksi jagung mengalami kenaikan dari 285.578 ton pada tahun 2017 menjadi 402.860 ton pada tahun 2018 dengan rata-rata produktivitas 48,84 kuintal per hektar. Produk hortikultora seperti bawang merah dan cabe juga bisa ditingkatkan.

Keempat, pembangunan kesehatan juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Telah terjadi capaian yang positif dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan lingkungan sehat dan kesehatan kerja, pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pembinaan kesehatan keluarga di kabupaten/kota.

Pada tahun 2018, penurunan angka kematian ibu telah tercapai yaitu 108 kematian dari target 135 per 100 ribu kelahiran hidup. Penurunan angka kematian bayi tercapai 10 dari target 33 per seribu kelahiran hidup. Penurunan angka kematian balita tahun 2018 terealisasi sebesar 11 per seribu kelahiran hidup dari target 25 per seribu kelahtiran hidup.

Prevalensi stunting pada tahun 2018 terealisasi sebesar 31,5 persen dari target 34 persen. Nilai tersebut menyatakan bahwa pencapaian penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita dan indikator prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai dan berstatus sangat memuaskan. Itulah di antara 26 indikator kinerja yang bisa tercapai dalam pembangunan kesehatan tahun 2018.

Kelima, di sektor perkebunan dan peternakan, beberapa capaian positif pembangunan telah tercapai, antara lain produksi karet di provinsi Kalsel telah menembus angka lebih dari 200 ribu ton sheet. Produksi ini juga diikuti oleh produktivitas, di mana produktivitas perkebunan karet yang awalnya ditarget 75,33 kilogram per hektar, mampu mencapai 90 kilogram per hektar.

Kemudian kelapa sawit menyentuh angka lebih dari 1,1 juta ton CPO. Produksi daging lebih dari 109 ribu ton dari target 108 ribu ton. Produksi telur lebih dari 110 ribu ton dari target 89.457 ton.

Selain itu, masih banyak lagi tren positif pembangunan yang dicapai di sektor perkebunan dan peternakan. Bahkan, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia, yang disetujui untuk merealisasikan program bekerja dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk bantuan ternak itik kepada masyarakat, sedangkan di provinsi lain semuanya mendapat bantuan untuk ternak ayam. Ini sebagai upaya nyata kita untuk mengangkat kearifan lokal dan sumberdaya lokal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Keenam, pembangun sektor pendidikan menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek sasaran, seperti meningkatnya peserta didik yang khatam al-qur’an, baik pada jenjang pendidikan SMA/SMK maupun pendidikan khusus. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas juga meningkat, yang dibuktikan dengan peningkatan persentasi sarana dan prasarana sesuai standar, mulai jenjang SMA/SMK hingga pendidikan khusus.

Selain itu, indikator pencapaian sasaran pembangunan pendidikan juga tercermin dari meningkatnya angka harapan lama sekolah, meningkatnya persentasi pendidik SMA/SMK dan pendidikan khusus yang berkualifikasi S1 maupun S2, dan masih banyak lagi indikator sasaran pembangunan yang tercapai dengan baik, yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu pada kesempatan ini.

“Di sisi lain, kami juga menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi, untuk menuju Kalsel cerdas dan Kalsel terampil. Kita akan bekerja lebih maksimal, untuk membangun sektor pendidikan yang lebih baik lagi, terutama mendorong angka rata-rata lama sekolah, akses dan sdm pendidikan yang lebih meningkat lagi,”, imbuhnya.

Ketujuh, pertumbuhan produksi industri terjadi peningkatan, terutama industri pengolahan manufaktur besar dan sedang, yang naik sebesar 4,54 persen pada triwulan IV tahun 2018 dibandingkan triwulan IV tahun 2017. Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil, juga mengalami kenaikan pada triwulan IV 2018 sebesar 25,41 persen dibandingkan triwulan IV-2017. Trend positif ini harus terus kita dorong dan kita tingkatkan secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan juga dibuktikan dengan 22 penghargaan yang diterima oleh pemerintah provinsi kalimantan selatan sepanjang tahun 2018, antara lain, pertama, Penghargaan Dwi Praja Nugraha. Sebuah penghargaan atas perhatian dan komitmen Kepala Daerah terhadap pembangunan pendidikan, profesionalitas dan kesejahteraan guru.

Kedua, Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Sebuah penghargaan atas kepedulian daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga, Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan. Penghargaan ini kita terima atas dasar keberhasilan kita dalam membangun perekonomian rakyat melalui koperasi dan UKM.

Keempat, menerima tanda kehormatan, bidang kependudukan keluarga           berencana                        dan pembangunan keluarga. Sebuah tanda kehormatan atas dedikasi dan pengabdian Gubernur dalam mendukung program kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Di antara penghargaan itu ada yang diberikan atas dedikasi kami secara personal. Namun bagi saya, semua penghargaan itu semata-mata dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, “, kata Gubernur.

“Dengan berhasilnya pencapaian beberapa sektor pembangunan, bukan berarti pembangunan di Kalimantan Selatan tanpa kendala dan masalah. Kami juga mencermati beberapa sektor pembangunan yang masih memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi yang lebih cermat dan tepat. Di antara permasalahan itu antara lain terkait dengan angka rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata nasional, pendidikan belum sepenuhnya terakses oleh masyarakat, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta hambatan-hambatan pembangunan lainnya, yang diuraikan dalam paket laporan-laporan keterangan pertanggung jawaban yang kami sampaikan,”, ucapnya.

“Melalui mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar permasalahan pembangunan dapat kita selesaikan dengan baik. Kami bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,”, harapnya.

Tantangan ke depan akan jauh lebih berat dan kompleks dan penyampaian LKPj Kepala Daerah ini hanyalah salah satu cara, untuk mengekspresikan apa yang diperbuat di tahun yang lalu dan harapan-harapan yang harus diwujudkan ke depannya.

“Secara substansi kita harus terus berjuang mengembangkan kreativitas dan inovasi, dengan memanfaatkan segenap potensi serta sumber daya yang ada, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kita harus terus optimis bahwa dari tahun ke tahun kita bisa berbuat lebih baik, lebih produktif dan kreatif untuk kalsel mandiri dan terdepan,”, imbuhnya.

“Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Prov Kalsel, tanpa kecuali seluruh Stakeholders (pemangku kepentingan) di daerah ini, yang tidak kenal lelah untuk memantapkan kerja sama dalam membangun Prov Kalsel yang mapan (mandiri dan terdepan), “demikian Gubernut Sahbirin mengakhiri LKPjnya di hadapan segenap anggota dewan, unsur Forkopimda dan seluruh undangan yang hadir. (MZR/Ais)

 158 total views,  1 views today