Diharapkan Kementan Tetap Perhatikan Pencetakan Sawah di Kalsel

Anggota Komisi II DPRD Kalsel Ir Danu Ismadi Saderi MS

BANJARMASIN, mediaprospek.com– Kementerian Pertanian dinilai telah berupaya optimal guna mencetak sawah baru. Namun mengalami beberapa kendala sehingga luasannya belum mampu mengimbangi konversi lahan sawah ke penggunaan lain.

Hal itu dikemukakan Dekan Fakultas Pertanian IPB Suwardi, Jumat (14/12). Seperti yang di lansir Republika, Suwardi menyebutkan, kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian ketika melakukan usaha cetak sawah baru adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah.

Misalnya seperti di Papua, ucap Suwardi, untuk mencetak sawah baru di lahan yang tepat namun di lokasi tersebut ternyata tak ada SDM.”Jika mendatangkan SDM dari luar pulau (Papua) akan menimbulkan persoalan sosial,” ujar Suwardi.

Kendala lain yang dihadapi Kementerian Pertanian ketika ingin mencetak sawah baru, seperti terjadi di Sumatera dan Kalimantan akibat sifat tanah yang asam, kekurangan sarana irigasi serta kesuburannya rendah. “Jika diarahkan pengembangan cetak sawah baru ke lahan rawa, kendalanya genangan air yang menghambat pertumbuhan padi sawah,” kata Suwardi.

Oleh sebab itu, Suwardi mengungkapkan, kurang seimbangnya konversi lahan ke penggunaan lain dengan cetak sawah baru, termasuk menurunnya luasannya bukan sebab tak adanya program di Kementerian Pertanian. Namun disebabkan program yang disusun Kementerian Pertanian mengenai cetak sawah baru terkendala beberapa faktor alam maupun SDM.

Suwardi juga beranggapan bahwa program cetak sawah yang dikerjakan Kementerian Pertanian tidak akan mengganggu kinerja pembangunan lainnya. Justru Suwardi menilai, dapat saling memperkuat antara cetak sawah baru dengan pembangunan. Oleh sebab itu sinergi Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR amat penting guna mendorong pembangunan pedesaan berbasis sawah.

Menyoal program cetak sawah, Suwardi menuturkan, kementerian lain juga tampak serius menggarap program tersebut. Misalnya saja Kementerian BUMN yang mencoba membuka sawah baru dengan harapan ke depannya menguntungkan setelah padi berproduksi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menuding program cetak sawah baru yang dilakukan Kementerian Pertanian tak mampu menuntaskan masalah terus berkurangnya area persawahan setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak meyakini program Kementerian Pertanian sejak tahun 2013 yang mencetak sawah baru sebanyak 60 ribu hektare per tahunnya sebab dinilai jauh dari realisasi

Disis lain, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan Kementerian Pertanian (Kementan) tetap perhatikan dan jangan meninggalkan begitu saja terhadap sawah yang sudah pencetakan di provinsinya. “Harapan tersebut kami sampaikan ketika konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian beberapa waktu lalu,” ujar anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, Senin.

Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu mengkhawatirkan lahan yang subur terbuka/tercetak menjadi terbengkalai dan sia-sia jika perhatian pemerintah pusat kurang, terlebih kalau tanpa perhatian sama sekali. Ia menerangkan ketika pertemuan dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin menyatakan pihak lembaganya mendukung program yang pemerintah pusat canangkan. “Apalagi kalau program tersebut bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu mengutip ucapan Ketua DPRD provinsi setempat.

Oleh karenanya pula, DPRD Kalsel mendukung pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang menganggarkan pada 2019 untuk sharing dengan pemerintah pusat buat memfasilitasi kebutuhan bahan bakar minyak serta operator excavator guna pencetakan sawah pada lahan rawa. Pada kesempatan konsultasidengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan juga menyarankan peninjauan kembali terkait kondisi yang dapat dicover oleh perlindungan asuransi petani.

“Saran tersebut bercermin dengan banyak kondisi yang petani alami, yang juga menyebabkan kerugian pada saat panen, karena belum sempat penyimpanan ke gudang akibat banjir yang datang tiba-tiba,” lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.
Sementara pihak Kementan melalui Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Ir Pending Dadih Permana M CE DEV menanggapi positif atas saran atau harapan yang Komisi II DPRD Kalsel sampaikan.

“Namun pihak Kementan juga mengharapkan peran aktif pemerintah daerah serta DPRD setempat untuk bersama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan pola tanam pertanian yang sebelumnya secara tradisional menuju modern,” demikian Danu. (Ant/Prospek)

 

 

 248 total views,  2 views today

Check Also

Mengungkap Misteri Indahnya Lagu Banjar lewat Bedah Buku Biografi Anang Ardiansyah

Banjarmasin, mediaprospek.com – Dua Tokoh berbeda Sabtu siang (19/09/2020) mengupas tuntas buku biografi salah satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.