Dalam Pengelolaan Hutan Adat, Kalsel Bisa Contoh Sulsel

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Danu Ismadi Saderi

 

BANJARMASIN, PROSPEK–Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat adat sebagai mana yang dilakukan oleh masyarakat adat Wehean Dayak, masyarakat Badui di Banten, masyarakat adat Rimbo Temedak serta masyarakat adat lainnya masih menunjukkan indikasi kelestarian hutan.

Salah satu daerah pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Sulsel, menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumberdaya alam terutama hutan, serta adanya kearifan terhadap lingkungan. Hutan adat di Sulawesi Selatan telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di Hutan adat itu terdapat adanya komunitas adat Marena, Orong dan Baringin.

Komunitas adat terletak di Desa Baringin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 40 km dari ibukota kabupaten. Nama Baringin sendiri diambil dari nama pohon Baringin besar, yang dulu pernah tumbuh di desa itu. Komunitas adat juga merupakan pembentuk konfederasi Pitu Massenrempulu.

Terkait dengan keberadaan Hutan Adat, masyarakat berharap potensi sumber daya hutan adat bisa meningkatkan kesejahteraan, yang sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari hasil hutan non kayu, seperti rotan, durian dan madu. Hutan adat Baringin akan semakin terjaga karena adanya kelembagaan adat yang akan terus menjaga dengan aturan-aturan pengelolaan hutan yang telah ada selama ini.

Mengenai hutan adat, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Danu Ismadi Saderi berpendapat, Kalsel kemungkinan bisa mencontoh Sulawesi Selatan (Sulsel). “Pasalnya Sulsel cukup berhasil menetapkan hutan adat,” ujar anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi kehutanan tersebut di Banjarmasin, Selasa.

Pendapat anggota dewan pengganti antarwaktu (paw) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sesudah menyertai studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel ke “Bumi Perjuangan Sultan Hasanuddin atau Ayam Jago dari timur) Sulsel pekan lalu.

“Dalam studi komparasi tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengapresiasi kerja pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel dan Dinas Kehutanan setempat atas keberhasilan menetapkan beberapa hutan adat,” tuturnya.

Sebagai contoh Hutan Adat Ammatoa Kajang yang meliputi Desa Tanah Toa, Pattiroang, Malleleng dan Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba, lanjutnya mengutip keterangan Kepala Dinas Kehutanan Sulsel H Muhammad Thamzil.

“Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6742/MENLHK-PSKL/Kum.I/2016,” kutip wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
Mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu mengaku, komisinya banyak mendapatkan bahan atau masukan dalam studi komparasi ke Sulsel tentang hutan adat. Studi komparasi tersebut sebagai rangkaian pendahuluan untuk membuat Raperda tentang Hutan Adat di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi atas 13 kabupaten/kota, yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih, demikian Danu Ismadi. (***/Ant)

 

 

 310 total views,  1 views today

Check Also

Aparat Hukum Dihimbau Berantas Narkoba agar Bisa Lebih Ditingkatkan Lagi

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. Suripno Sumas Banjarmasin, mediaprospek.com—Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.