Awasi Politik Transaksional

Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah AS, SH

Banjarmasin, mediaprospek.com— Partai politik peserta Pemilu 2019 hendaknya  menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat. Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas.

Masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu.

Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik  akan lebih berkualitas.

Gambaran mengenai politik transaksional ini, terjadi jika seseorang yang mendekati dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya.

Mereka meminta biaya tidak sedikit sebagai tiket untuk lolos dalam arena gelanggang. Terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih.

Biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut.

Pendek kata, ketika duduk sebagai wakil rakyat yang pertama terbesit di benaknya adalah bagaimana bisa mengembalikan modal ketika kampanye. Boleh jadi mungkin lebih dari sekedar balik modal, tetapi meraup keuntungan pribadi semaksimum mungkin. Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi.

Politik transaksional (transactional politic) kerap kali mewarnai dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Semenjak pilkada langsung digulirkan pada tahun 2005 sampai dengan saat ini, aroma transaksional menjadi bagian dari proses konsolidasi politik yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan.

Berbagai tahapan formal maupun informal yang dilalui oleh seorang kontestan pada pilkada langsung, mulai dari menaikan popularitas dan elektabilitas sampai dengan mencari dukungan partai politik (political party)  untuk melegitimasi proses politiknya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa mendapat tiket di gelanggang kompetisi, adalah fase awal dimana para penyuplai dukungan politik, dengan memberi suntikan finansial ini terlibat.

Modus operandi yang sering digunakan oleh donatur politik kepada pasangan calon yang berkompetisi ini sangat beragam. Ada yang membantu dengan cara menggelontorkan uang tunai untuk membiayai berbagai logistik konsolidasi politik, ada yang menggaransikan rekomendasi dari partai-partai tertentu yang memiliki kursi dan basis yang cukup potensial, dan tentunya, bisa memberikan efek kemenangan bagi pasangan calon, serta ada juga yang memberikan kemudahan fasilitas dan akomodasi selama proses konsolidasi politik berlangsung.

Inilah potret yang sering ditemukan dalam setiap aktifitas politik di tanah air. Politik transaksional sudah menjadi wajah demokrasi yang tidak bisa dipisahkan, konsolidasi politik seperti telah tersandra dengan para pemilik modal yang cenderung sering menggunakan momentum politik (pilkada langsung) sebagai ajang untuk memperkuat pengaruhnya di kekuasaan.

Targetnya jelas, seusai memenangkan kandidat yang diusung, maka ramai-ramai para pendonor politik ini akan mengeroyok sang kepala daerah terpilih untuk segera memberikan porsi proyek mereka sebagai ucapan terima kasih atas dukungannya.

Politik transaksional memang bisa memuluskan ambisi para politikus menduduki berbagai jabatan mentereng. Akan tetapi itu bisa mengakibatkan buruknya kualitas moral para politikus itu sendiri, sebab mereka berpikir bahwa dengan bermodalkan uang yang cukup besar bisa memuluskan karier politik mereka.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah AS mengajak semua elemen masyarakat, terutama di provinsinya agar bersama-sama mengawasi politik transaksional.  Ajakan tersebut menjawab sehubungan semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres & Pilwapres). Kamis (31/2).

Asbullah yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel berpendapat, 2019 merupakan puncak tahun politik. “Pada puncak tahun politik, juga politik transaksional semakin tinggi dan marak,” lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi atas keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sampai tingkat kabupaten/kota dan kecepatan, tetapi hingga desa/kelurahan.  Namun dia berharap, bukan cuma secara struktural keberadaan Bawaslu hingga pedesaan, tetapi betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan benar pula.  “Tugas dan fungsi Bawaslu tersebut di antaranya mengawasi politik transaksional, dan menindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku manakala ada temuan,” tutur wakil rakyat bergelar sarjana hukum itu.

Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu pengawasan dari semua elemen masyarakat (termasuk para fungsionaris  parpol) agar terhindar atau setidaknya meminimalkan berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu nanti, demikian Asbullah. (Ant/***)

 

 267 total views,  4 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.