H M Lutfi Saifuddin : “Money Politic Merupakan Pembodohan Terhadap Masyarakat”

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Saifuddin

Banjarmasin, Prospek- Pada kamis (31/1/2019) siang lalu, sejumlah massa dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) dan massa dari Pemuda Islam Kalsel ngeluruk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Di kantor wakil rakyat ini mereka menyampaikan himbauan kepada wakil rakyat di rumah Banjar untuk bisa turun ke masyarakat atau dapilnya masing – masing memberi himbauan agar dalam pemilu 2019 selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Bumi Lambung Mangkurat.

Koordinator DPD Pemuda Islam H.M Hasan dalam orasinya, sempat menyinggung masalah money politik ini. Ia mengatakan bahwa, money politik itu hukumnya haram menurut agama islam. “Dan kita juga menginginkan bahwa dimana ada istilah uang lelah, itu jangan sampai terjadi dan hendaknya masalah beda pilihan jangan sampai membuat kita terpecah belah, baik dalam keluarga, masyarakat ataupun sesama kita”, ujarnya.

“Apa yang kita lakukan adalah tugas dan merupakan kepedulian agar masyarakat mendapat masukkan dan informasi yang baik dalam pemilu nanti” ujarnya.

M Lutfi Saifuddin selaku Sekretaris Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD kalsel, Ketika dimintai tanggapannya mengenai masalah money politic ini, mengatakan bahwa, kita melihat bahwa masalah ini sudah masif (luas_red) di Banjarmasin. Mungkin hampir di semua partai, ada pelaku-pelakunya dan perbuatan ini merupakan pembodohan terhadap masyarakat. “Seharusnya pihak-pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dalam partai politik sendiri, sama-sama mensosialisasikan kepada para calon legislativ (caleg), maupun kepada masyarakat, bahwa hal tersebut dilarang Undang-undang dan ada ancaman pidananya,” katanya.

“Bagi partai politik bisa menekankan kepada para calegnya agar tidak melalukan hal tersebut. KPU juga mensosialisasikan kepada masyarakat, agar bisa menghindari praktek-praktek curang. Karena yang nanti bersalah akan menghadapi tuntutan hukum bahkan pidana dan para caleg jika terbukti melakukannya, akan didiskualifikasi. Jadi harus ada gerakan masif pencegahan berupa sosialisasi. Dan yang paling berwenang dalam hal ini adalah Bawaslu dan Penegakkan Hukum Terpadu untuk bisa melakukan pencegahan,”, ucapnya.

“Kedepannya, kepada partai politik, maka peran partai politik sangat penting untuk memberikan penegasan kepada paca caleg, bahkan bisa dengan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) dan sebagainya. Kalau Bawaslu bisa dengan ancaman diskualifikasi, maka partai politikpun bisa juga dengan ancaman PAW, sehingga diharapkan nantinya, semua partai tidak lagi menutup mata dan di tahun 2019 ini dapat menghasilkan pemilu yang bermartabat, “ ujarnya. . (mzr)

 

 390 total views,  3 views today

Check Also

Pengunduran Diri Pegawai KPK, Ka Biro Humas KPK Jangan Bernuansa Drama

  Oleh : Syahrir Irwan Yusuf, SH (Pengamat dan Praktisi Hukum) Dalam akhir pekan lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.